NU Intim Dengan Pemerintah Boleh Aja, Asal Jangan Sampai Kehilangan Daya Kritis
SinPo.id - Menjelang 2024 mendatang, PBNU diharap bisa secara arif untuk merevitalisasi dan mereposisi peran NU sebagai kekuatan civil society yang berpengaruh dalam politik nasional.
Kedekatan NU dengan pemerintah memang memiliki nilai positif, misalnya NU bisa menyampaikan aspirasi akar rumput secara lebih mudah ke pengambil kebijakan publik.
Demikian disampaikan Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam dalam keterangannya yang diterima redaksi, Sabtu (25/12).
"Namun di sisi yang lain, peran NU sebagai kekuatan civil society semakin kehilangan daya kritisnya," ujar Khoirul Umam.
Akibatnya, kata Khoirul Umam, dalam sejumlah kontroversi terkait proses politik legislasi UU Cipta Kerja dan UU KPK yang ditolak jutaan buruh dan mahasiswa, PBNU justru bersikap netral atau bahkan mendukung.
"Bahkan muncul juga statemen mendukung Pilpres dikembalikan saja ke MPR, bukan lagi dipilih langsung oleh rakyat," katanya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Tanfidz PCI-NU Queensland Australia ini menegaskan bahwa dibutuhkan reorientasi arah politik kebangsaan NU, yang diharapkan bisa semakin clear dan lebih tegas dilakukan dibawah kepemimpinan Rois Am KH Miftakhul Ahyar dan Ketum PBNU yang baru terpilih KH Yahya Cholil Staquf.
"Namun, PBNU tetap memiliki tanggung jawab modal untuk menjaga arah politik dan demokrasi Indonesia, dengan memainkan peran strategis dalam konteks politik kebangsaan," pungkasnya.
KH Yahya Cholil Staquf resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk periode 2021 hingga 2026.
Yahya Cholil Staquf atau dikenal Gus Yahya unggul dengan perolehan 337 suara dalam proses pemilihan dalam Sidang Pleno V Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Universitas Lampung, Bandar Lampung, Jumat (24/12).
Gus Yahya unggul dari rivalnya petahana Ketua Umum PBNU dua periode KH Said Aqil Siroj yang hanya catatkan 210 suara.
