Sentil Jokowi, PKS: Apa Iya Presiden Berani Setop Impor Bawang?

Laporan: Samsudin
Kamis, 16 Desember 2021 | 13:24 WIB
Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan, Riyono/ist
Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan, Riyono/ist

SinPo.id -?PKS kembali menyentil Presiden Jokowi terkait impor. Kali ini menyangkut impor bawang putih. PKS menilai bahwa keberpihakan Presiden kepada sektor pertanian belum serius, buktinya anggaran pertanian sejak 2015 sampai 2021 terus menurun. Pada 2015 tercatat anggaran tertinggi yaitu Rp 32.72 triliun.

Selain menyinggung soal anggaran yang terus menurun, PKS juga juga menyentil kunjungan Jokowi ke Wonosobo yang diiringi dengan menanam cabai di tengah hujan serta menanam Bawang Putih di Temanggung memberikan titik tekan akan kedaulatan pangan Indonesia.

Saat, Presiden menghubungi Mendag mengeluhkan soal harga bawang putih murah karena impor saat panen raya. Aksi Jokowi itu pun menjadi ramai di publik.?

Lanjut ke soal anggaran, pada 2016 turun jadi Rp 27.72 triliun, Rp 24.23 triliun (tahun 2017), Rp 23. 90 triliun (tahun 2018) dan Rp 21.71 triliun (tahun 2019), dan yang terbaru untuk 2020 ditetapkan sebesar Rp 21,05 triliun, 2021 hanyan Rp 15.51 Trilyun.

?Kalau Presiden serius harusnya anggaran pertanian terus meningkat minimal 5% dari APBN atau sekitar 100 Trilyun" papar Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan, Riyono, dikutip dari laman pks, Kamis (16/12).

Kata dia, kalau Presiden mengeluhkan soal impor bawang putih, faktanya 95% kebutuhan bawang putih dipenuhi oleh impor dan 5% produksi dalam negeri.

Bahkan kata dia, Kebutuhan konsumsi bawang putih tiap tahun hampir 500.000 ton dan produksi dalam negeri hanya 20.000 dengan luasan lahan 2000 Ha.?

"Apa iya Presiden berani menyetop Impor bawang putih? Tidak akan mungkin berani, karena bisa terjadi kekacauan produksi berbagai industri yang menggunakan bawang putih" tegas Riyono.?

Singgung soal Cabai

Selain menyinggung soal bawang putih, Riyono juga membahas masalah hargai cabai yang melonjak drastis. Menurut dia, harga cabai lebih mengenaskan. Kendali pemerintah terhadap tata niaganya sangat lemah, saat panen cabai harga jatuh dan tidak mampu berbuat apa - apa.

?Bersamaan impor cabai masuk dengan jumlah besar. Petani kembali rugi karena kebijakan impor,? katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi cabai nasional pada 2020 mencapai 2,77 juta ton. Angka ini mengalami peningkatan 7,11 persen dibandingkan dengan 2019.

Selain itu, Indonesia tercatat mengekspor aneka cabai dengan nilai US$25,18 juta pada 2020 atau naik 69,86 persen dibandingkan dengan 2019.?

Kenaikan produksi cabai ternyata tidak mampu membendung impor cabai dengan alasan kebutuhan industri. Petani kembali "menikmati" harga murah dan bahkan tidak di panen karena ongkosnya lebih mahal dibanding hasil panen cabainya.?

"PKS meminta Presiden Jokowi untuk membenahi tata niaga cabai yang terus merugikan petani, buat aturan yang tegas untuk pengusaha menyerap cabai petani. Selama ini hanya seruan dan himbuan yang tidak memiliki konsekuensi hukum" tutup Riyono.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI