Pengklarifikasian Masalah Beras oleh Menteri Pertanian
sinpo, Komisi IV DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta
Dalam kesempatan tersebut Mentan diminta oleh pimpinan rapat yakni Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron untuk menjelaskan secara detail terkait persoalan beras yang tengah menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi IV DPR yang lain, Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik terkait permasalahan beras yang disubsidi dan tidak disubsidi oleh pemerintah.
"Benih, pupuk disubsidi pemerintah. Tapi gabah dan beras yang dihasilkan dari pupuk atau benih bersubsidi masuk dalam kategori beras bersubsidi atau tidak? Ini perlu diklarifikasi," jelas Viva.
Terkait pertanyaan tersebut Mentan menjawab, perbedaan beras premium dan medium bisa dilihat berdasarkan kerusakannya atau beras pecah (broken) dan kadar air.
"Yang kami maksud subsidi adalah subsidi input. Pupuk saja disubsidi Rp 30 triliun. Benih, traktor disubsidi mungkin Rp 50 triliun-Rp 60 triliun ke petani, lalu jadi gabah," kata Amran.
Menurut Amran, varietas beras yang dihasilkan petani saat ini pada umumnya adalah varietas IR64 dengan harga normal Rp 7.000 per kilogram.
"IR64 dengan turunannya yang mendominasi sampai 90 persen. Harganya (IR64) Rp 7.000 per kilogram di seluruh Indonesia," lanjutnya
"Kalau (harga) lompat tinggi dari Rp 7.000 setelah sentuhan processing, menurut hemat saya tidak pantas. Karena ini subsidi, jenis berasnya, identik sama," paparnya
Mentan mengatakan, pihaknya tidak melarang pedagang untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah posisi petani sebagai produsen utama agar tidak dirugikan. Amran menegaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada arapat Kepolisian untuk masalah dugaan pemalsuan beras medium menjadi beras premium.
"Kami tidak melarang pedagang untung, karena ada ruang untuk itu. Tapi petani jangan ditinggal. Kalau banjir atau bencana datang, yang rugi petani," tutupnya
