Sufmi Dasco : Gerindra terus lobi PKB & PAN untuk Dorong Ambang Batas Capres Nol Persen
sinpo, Partai Gerindra ngotot ingin presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden di Revisi Undang-Undang Pemilu dihapus. Saat ini, fraksi-fraksi partai politik tengah melakukan lobi sebelum RUU Pemilu diketok pada 20 Juli besok.
Wakil Ketua Umum Gerindra Ahmad Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad SH,MH mengatakan bahwa pihaknya tetap ingin presidential threshold dihapuskan. Dari rapat fraksi Gerindra di DPR terakhir, keputusan itu sudah bulat dan akan diperjuangkan.
Ia pun menilai, Gerindra ingin dihapus bukan karena khawatir tak bisa mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres di Pemilu 2019. Menurut dia, Gerindra juga memikirkan partai lain, khususnya partai baru.
"Karena kan namanya demokrasi, kita bukan hanya soal Partai Gerindra, tapi partai yang baru bagaimana, kasih kesempatanlah, kenapa enggak dibuka semua. Kita sebenarnya optimis bisa melampaui ambang batas (20 persen) tapi kita enggak pikir Gerindra," kata Ketua MKD DPR RI ini.
Gerindra sudah bertemu sejumlah petinggi partai politik untuk melakukan lobi. Termasuk dengan PKB dan PAN yang ada di koalisi pemerintah, tapi tak memilih opsi 20-25 persen. Gerindra juga sudah bertemu Demokrat dan PKS yang ingin presidential threshold dihapus.
"Sebenarnya sudah ada titik temu, tapi kemudian pemerintah berkeras 20 persen, Hanura berubah lagi. Kita lagi bangun komunikasi secara berkala, adakan diskusi dengan PAN dan PKB juga, mudah-mudahan tanggal 20 nanti sudah ada kesepakatan sehingga menang voting," jelasnya.
"Bukan merayu (PKB dan PAN), namanya saling menjajaki, kita lebih memikirkan kepentingan demokrasi, tapi Insya Allah bisa dicapai," tutupnya.
Seperti diketahui, fraksi partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, Hanura, NasDem dan PPP mendukung opsi presidential threshold 20-25 persen. Tapi koalisi ini tak solid, PAN dan PKB memilih nol persen.
Sementara oposisi seperti Gerindra, Demokrat dan PKS memilih opsi nol persen. Saat ini seluruh fraksi tengah melakukan lobi. Penentuan apakah RUU Pemilu akan diputuskan lewat musyawarah mufakat atau voting, akan dilakukan dalam rapat paripurna 20 Juli nanti.
