Pelonggaran PPKM Darurat, Ini Masukan Komisi IX

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena menanggapi rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan melonggarkan PPKM Darurat pada 26 Juli 2021.

Melki mengapresiasi kebijakan pelonggaran tersebut karena sektor kesehatan tetap diutamakan dan sektor ekonomi dalam kapasitas tertentu tetap dijalankan. 

Menurut Melki, ketika sektor ekonomi dijalankan dalam hal ini UMKM, dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat, hal itu menurutnya akan memberi ruang bagi rakyat kecil untuk kembali mendapatkan penghasilan. 

"Terkait sektor ekonomi untuk UMKM dilonggarkan dengan berbagai regulasi pembatasan khusus, ini ruang bagi rakyat kecil untuk bekerja tapi dengan prokes yang harus dilaksanakan dengan sedemikian ketat untuk menghindari penularan," kata Melki saat dihubungi wartawan, Rabu (21/7). 

Meski begitu, Melki mengatakan pelonggaran tersebut tetap harus dikontrol oleh para penegak hukum seperti TNI dan Polri agar di lapangan tidak menimbulkan persoalan dan pelaksananya berjalan dengan baik. 

"Harus dikontrol dengan ketat baik aparat penegak hukum, TNI, Polri agar kelonggaran dengan jadwal dan kapasitas tertentu bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan persoalan terkait dengan Covid-19," ucap Melki. 

Melki menuturkan, pengumuman  yang disampaikan Presiden memberikan kepastian soal waktu dan pelaksana PPKM Darurat dengan berbagai penyesuaian. Menurutnya Pemerintah telah mempertimbangkan usul, saran, dan masukan yang berkembang dari berbagai pihak.

Melki menyampaikan, pada sektor hilir harus diperkuat, kendati angka positif masih terkendali namun masih cukup tinggi, karenanya harus menjaga Tenaga Kesehatan benar - benar ideal dan optimal juga persediaan Obat dan Alat Kesehatan tetap terkendali. 

"Di sektor hilir juga karena sampai saat ini angka positif, meskipun masih bisa dikendalikan masih tinggi, sektor hilir harus diperkuat, baik itu obat, alkes, nakes harus benar - benar siap. Menjaga nakes ideal dan optimal," tuturnya.