KSP Sebut Pengusiran Jemaah Bermasker Melawan Semangat Moderasi Beragama

SinPo.id, Jakarta- Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro berpendapat moderasi beragama menjadi sangat penting. Karena kecenderungan pengamalan agama berlebihan akan memunculkan pembenaran secara sepihak.

Hal tersebut dikatakan Juri menyusul
pengusiran yang dilakukan pengurus Masjid Al-Amanah, Medan Satria, Kota Bekasi terhadap seorang jemaah bermasker.

Bahkan kata Juri, peristiwa pengusiran jemaah yang bermasker melawan semangat moderasi beragama.

"Peristiwa di Masjid Al Amana Bekasi  dimana pengurus tempat ibadah tersebut melarang jamaahnya menggunakan masker. Ini merupakan cara beragama yang melawan semangat moderasi beragama," kata Juri saat membuka program KSP Mendengar dengan tema Moderasi Beragama dengan Momentum Bulan Suci Ramadhan secara daring dari Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Pasalnya kata dia, moderasi beragama menjadi penguat dalam upaya menjaga karakter moderat di dalam kehidupan masyarakat.

"Padahal moderasi beragama merupakan penguatan dan upaya menjaga karakter moderat di dalam kehidupan masyarakat," tutur dia.

Juri menjelaskan, moderasi beragama sebagai salah satu agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, menjadi isu yang selalu dihadapi dalam menjaga Indonesia sebagai negara yang plural dengan banyak agama di dalamnya. Agama harus bisa menjadi perekat bangsa.

Moderasi beragama sebagai karakter keagamaan di Indonesia juga ditegaskan Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad.

Rumadi menilai, moderasi beragama merupakan cara beragama yang tidak berlebihan, tidak terlalu jauh ke kanan atau jauh ke kiri.

Sehingga, hal tersebut menjadi karakter penting yang berkembang di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat muslim.

Namun Rumadi menuturkan, moderasi beragama bukan hanya ditunjukkan bagi umat muslim saja.

"Semua agama, baik yang besar dan agama lokal yang tidak ditemuka di tempat lain, perlu mendapat perlindungan sebagai warga negara," ucap Rumadi.


Rumadi pun memaparkan setidaknya empat hal yang perlu diperkuat dalam moderasi beragama.

Di antaranya melalui penguatan komitmen kebangsaan, penguatan toleransi, mengikis paham-paham keagamaan yang radikan, dan membentuk cara beragama yang ramah tradisi.

Penguatan-penguatan itu, kata Rumadi, tengah diperjuangkan melalui RPJMN 2020-2024.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekjen Kemenag Nifasri mengungkapkan, agenda moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024 menjadi bagian dalam revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Namun dia menyadari belum adanya regulasi yang luas dan komprehensif mengenai moderasi beragama.

"Maka, kami bersama KSP dan Setwapres sedang menyusun Perpres terkait penguatan moderasi beragama. Dengan begitu, kami harapkan bisa diimplementasikan di seluruh lapisan masyarakat," ungkap Nifasri.

Di sisi lain, Stafsus Wakil Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi menegaskan peran penting Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan moderasi beragama.

Ia pun meminta Kementerian Dalam Negeri untuk terus mendorong implementasi moderasi beragama di daerah-daerah.

KSP Mendengar juga dihadiri Aktivis Demokrasi dan Mantan Ketua Komnas Perempuan Yuniyati Chuzaifah

Yuniyati menggarisbawahi bahwa moderasi beragama merupakan respon atas cara beragama yang cenderung monolitik non dialogis, mengkutub dan ekstrimitas.

Selain itu, Yuniyati juga menilai, moderasi beragama adalah tuntutan global karena menguatnya paham ekstrimisme dan nativisme.

Untuk diketahui, beredar video di media sosial yang menayangkan pengusiran pengurus Masjid Al-Amanah, Medan Satria, Kota Bekasi terhadap seorang jemaah bermasker.

Menurut pengurus masjid tersebut, Masjid bukanlah pasar.

Namun terbaru, pengurus Masjid Al-Amanah Kota Bekasi itu telah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang terjadi. 
<!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_210505_012940_200.sdocx-->