Hardiknas

Hardiknas 2021, Berikut 5 PR Besar Untuk Nadiem Makarim dari P2G

  • Oleh:
SinPo.id, Jakarta - Setiap tanggal 2 Mei, Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Di tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengangkat tema Hardiknas 2020 "Serentak Bergerak Mewujudukan Merdeka Belajar".

"Namun jika diperhatikan secara seksama bagaimana Kemendikbud dan Mas Menteri Nadiem saat ini mengelola pendidikan, dua frasa dalam kalimat di atas justru mengandung kontradiksi di dalamnya," ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia), Satriawan Salim dalam keterangannya di Jakarta, Senin, (3/5/2021).

Kata Satriawan, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mencatat, ada lima catatan evaluasi sekaligus refleksi atas peringatan Hardiknas 2021.

Pertama, frasa "Serentak Bergerak". Kenyataannya, Kemendikbud minim dalam melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan dalam mendisain kebijakan pendidikan nasional.

"Sudah banyak kasus kebijakan Mas Menteri yang menjadi polemik," katanya.

Dalam catatan P2G ada tujuh kasus yakni, Program Organisasi Penggerak yang menyebabkan PGRI, NU, Muhammadiyah undur diri.

Kemudian merdeka belajar yang menduplikasi hak merek dagang PT Sekolah Cikal, hilangnya pelajaran Sejarah dalam rencana penyederhanaan kurikulum, proses penyederhanaan kurikulum yang hingga kini tertutup, tidak transparan, serta tidak melibatkan semua pemangku kepentingan. Didominasi oleh lingkaran jaringan lembaga think tank Mendikbud.

Selanjutnya,  tidak adanya frasa "Agama" dalam Peta Jalan Pendidikan, hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam PP No. 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Terakhir, kamus Sejarah Kemendikbud yang tidak memasukkan beberapa tokoh nasional dalam lema (entri), seperti nama KH. Hasyim Asyari, AH. Nasution, Abdurrahman Wahid, bahkan selevel Sukarno dan Hatta. Di sisi lain malah memasukkan nama Abu Bakar Baasyir dalam lema.

"Polemik di atas berakhir dengan klarifikasi oleh Mas Nadiem," katanya.

Lebih jauh dia menjelaskan, Kasus PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP yang menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib, padahal menurut Pasal 35 Ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mata kuliah tersebut wajib.

Sebenarnya PP SNP ini juga menghilangkan peran "Pengawas Sekolah"; BSNP; Badan Akreditasi Nasional S/M; dan LPMP.

Padahal keempatnya terdapat dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP SNP sebelumnya yakni PP No. 13/2015. Keempat badan tersebut diduga kuat akan dihilangkan Kemendikbud melalui PP SNP 57/2021.

"Tentu kebijakan ini berpotensi melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional dan nyata-nyata kontradiktif dengan semangat 'serentak bergerak'. Begitu cerobohnya Kemendikbud membuat PP sehingga menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia, serta tak melibatkan lembaga-lembaga terkait yang keberadaannya berdasarkan UU. P2G mendesak Kemendikbud mencabut PP No. 57 Tahun 2021 tentang SNP tersebut yang hingga hari ini masih berlaku, karena revisinya pun belum ada diundangkan," ucap Koordinator Nasional P2G tersebut.

P2G menilai, Nadiem Makarim justru yang belum merdeka sesungguhnya dalam merencanakan dan mendisain kebijakan pendidikan nasional. Sebab sudah menjadi rahasia umum, Mendikbud sangat bergantung kepada peran tunggal satu jaringan sekolah swasta tertentu, yang sudah membangun koneksi kelembagaan selama ini.

"Sehingga tidak heran jika dalam tiap program Kemendikbud, khususnya di Dikdasmen dan Guru selalu melibatkan jaringan lembaga think tank tersebut, tercatat sejak kasus Merdeka Belajar sebagai Merek Dagang. Kemudian POP, AN/AKM, termasuk program-program Kemendikbud yang menggunakan istilah 'Penggerak', semuanya diadopsi bahkan diduplikasi dari program jaringan sekolah swasta tersebut," Timpal Kabid Advokasi Guru P2G, Iman Z Haeri dalam kesempatan yang sama.

Begitu pula dalam rencana "Penyederhanaan Kurikulum 2021". Kata Iman, ini hanya melibatkan orang-orang dalam lingkaran jaringan sekolah swasta ini, bahkan menjadi tim inti.

Keberadaan mereka justru mengganggu peran, kinerja, dan eksistensi struktur birokrasi internal dalam tubuh Kemendikbud sendiri.

Jadi patut diduga kuat, ada dominasi dan monopoli lingkaran jaringan satu lembaga swasta (eksternal) tertentu yang menguasai Kemendikbud dan Mendikbud saat ini.

Tentu ini kontradiktif dengan semangat gotong-royong pendidikan dan semangat bergerak bersama yang selalu digelorakan Nadiem Makarim.

Monopoli segelintir orang, kelompok, atau jaringan intelektual untuk mendominasi kebijakan pendidikan nasional yang tidak merepresentasikan keragaman bangsa dan bias kelas sosial, tidak hanya merugikan guru namun juga merugikan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan cita-cita pendiri bangsa yang ingin mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia.

"Lantas pertanyaan pokoknya, Merdeka Belajar itu Merdeka dari apa dan Merdeka untuk apa? Ini mesti dijawab secara tuntas oleh Kemendikbud," tanya Iman, yang merupakan guru Sejarah di SMA Al-Azhar Jakarta.

Kedua, frasa "mewujudkan merdeka belajar". Merdeka Belajar sejak lahir sudah mengandung polemik, ketika istilah Merdeka Belajar diklaim sebagai merek dagang oleh sebuah PT sekolah swasta.

Meskipun setelah diprotes habis-habisan oleh pegiat pendidikan, akhirnya dihibahkan kepada negara.

Episode Merdeka Belajar yang sudah mencapai Episode 10 terkesan parsial, walaupun ada beberapa program yang patut diapresiasi seperti penghapusan Ujian Nasional, relaksasi dan realokasi Dana BOS, dan Beasiswa LPDP yang diperluas untuk siswa dan guru.

Merdeka Belajar belum menyentuh persoalan ril sekolah, guru, dan kualitas pendidikan secara umum.

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar