KPK Minta Parpol Terapkan SIPP, Ini Respon Gerindra dan PKS

sinpo, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menerapkan SIPP (Sistem Integritas Partai Politik).

Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwijanto dalam lawatannya ke kantor dua partai politik (Parpol) itu hari ini, Kamis, (15/4/2021).

"Kami meminta Partai Gerindra dan PKS berkomitmen mengisi Tools of Assessment (ToA) yang ada dalam Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)," ujar Kumbul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, (15/4/2021).

Dalam SIPP, KPK mengajukan partai untuk menerbitkan dan menjalankan standar etika partai dan politisi, membentuk sistem rekrutmen yang berstandar, adanya sistem kaderisasi yang berjenjang dan terlembaga, pembenahan pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai, serta terbangunnya demokrasi internal partai. 

Teknisnya, partai membentuk satu tim yang terdiri atas minimal lima orang yang bertugas dalam pengisian ToA.

"Kami minta ada satu orang dari Tim itu yang ditunjuk sebagai Liaison Officer (LO) untuk jadi PIC yang akan berkomunikasi dengan kami,” terang Kumbul seraya menambahkan, bahwa penerapan SIPP untuk memperkuat integritas parpol.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra, Anwar Ende mengklaim, sistem pengelolaan internal partai besutan Prabowo Subianto itu telah terlaksana dengan relatif baik.

Gerindra, kata Anwar, sudah mempunyai kode etik, termasuk sistem rekrutmen dan kaderisasi. Khususnya, bagi para calon legislatif. Di mana, ini disaring melalui seleksi, yang bila memenuhi syarat akan diberikan pelatihan diantaranya mengenai antikorupsi.

Kendati demikian, Anwar mengaku akan menyampaikan permintaan penerapan SIPP kepada pimpinannya.

“Kami akan sampaikan hal ini ke pimpinan kami, khususnya mengenai Sistem Integritas Partai Politik dan penunjukan tim pengisian ToA ini,” kata Anwar menanggapi permintaan KPK.

Di sisi lain, Anwar menggarisbawahi bahwa apabila ada kadernya yang tertangkap oleh KPK karena melakukan tindak pidana korupsi, langsung dikeluarkan dan mengundurkan diri dari partai.

"Kami tak ada kaitannya dengan perilaku korupsi itu," Anwar memastikan.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekjen PKS, Aboe Bakar Alhabsyi. Kata Aboe, PKS telah membangun sekolah etik. Sebab, semangat PKS dan KPK serupa dan tak jauh berbeda.

Semoga KPK, tutur Aboe, lewat program-program pencegahan dan pendidikan antikorupsi bisa menjadi peringatan dini kepada PKS. Pihaknya, tegas Aboe, lebih senang diperingatkan sejak awal.

“Saya pikir, SIPP ini kami sangat apresiasi. Itu bagus sekali. Pola itu juga ada di PKS. Dan, saya bangga bila KPK sudah proaktif dan ekspansif. Walupun, memang tegak lurus itu tak gampang. Sebagai partai politik kita ingin kader-kader partai terbentuk integritasnya,” pungkas Aboe.
 
Sebagai informasi, lawatan KPK ke DPP Gerindra dihadiri oleh Anggota Dewan Pembina, Ketua Bidang Advokasi, Wakil Bendahara, Ketua Bidang Informasi dan Kajian Strategis, dan Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi.

Sementara dalam pertemuan dengan PKS, hadir Wakil Sekjen Bidang Hubungan Internasional, Wakil Sekjen Bidang Sistem Kinerja, Wakil Sekjen Bidang Komisi Disiplin, Wakil Sekjen Bidang Pengkaderan, Bendahara Umum, dan Bidang Protokoler.