Bantah TMII Akan Dikelola Jokowi, KSP: Itu Pandangan Primitif
sinpo, JAKARTA - Pemerintah membantah anggapan yang beredar di masyarakat bahwa Presiden Joko Widodo bakal mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari pengelola saat ini, yakni Yayasan Harapan Kita.
Bantahan tersebut diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam konferensi pers Jumat (9/4/202).
"Saya ingatkan jangan lagi ada yang berpandangan nanti akan muncul yayasan baru yang dikelola oleh Pak Jokowi, itu pandangan primitif. Jangan lagi ada pandangan seperti itu. Pak Jokowi sama sekali tidak berpikir seperti itu," kata Moeldoko.
Ia menambahkan, pemerintah sudah membentuk tim transisi untuk menyiapkan pengelolaan baru TMII. Tim transisi akan diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan diberi waktu tiga bulan untuk bekerja.
Salah satu opsi yang mungkin diambil adalah TMII dikelola oleh BUMN bidang pariwisata.
"Akan dikelola secara profesional oleh BUMN pariwisata," ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah akan mengambil alih pengelolaan TMII yang sebelumnya dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita. Menurut Moeldoko, sampai dengan saat ini pengelola mengalami kerugian besar hingga mencapai Rp 40 miliar hingga 50 miliar setiap tahunnya.
Menteri Sekretaris Negara sudah melakukan pendampingan sejak 2016 dan melihat lebih dalam tentang tata kelola TMII, sekaligus meminta sejumlah pihak melakukan asesmen. Pihak yang diminta melakukan asesmen di antaranya Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Hasilnya, adalah rekomendasi untuk mengambil alih pengelolaan TMII. Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.
