Libur Panjang Selalu Berimbas Lonjakan Kasus Kematian Covid-19, Masih Mau Liburan?
sinpo, JAKARTA - Beberapa periode libur panjang selalu menunjukkan lonjakan kasus Covid-19. Hal ini menjadi kekhawatiran di periode libur panjang Isra Mi'raj 1443 Hijriah yang jatuh pada pekan ini.
Selain mengupayakan tren penurunan kasus aktif, pemerintah juga terus memonitoring perkembangan kasus kematian akibat Covid-19. Hal ini dilakukan agar dapat mengambil langkah yang tepat dalam menekan angka kematian pasien Covid-19.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, dari grafik perkembangan kasus kematian, mulai dari Maret - September 2020 kasus kematian mengalami tren peningkatan. Pada September angkanya tercatat mencapai 46 persen atau 1.048 kasus.
Peningkatan ini dikarenakan adanya periode libur panjang 15 - 17 Agustus dan 20 - 23 Agustus 2020.
Meski sempat menurun pada Oktober dan November, angkanya kembali meningkat meningkat hingga Januari 2021 imbas periode libur panjang Natal dan Tahun Baru.
Secara jumlahnya, dari November 2020 - Januari 2021, terdapat 4.252 kasus atau meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan Oktober 2020.
"Ini artinya bahwa, terdapat implikasi kematian dari setiap event libur panjang," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jumat (12/3/2021), yang disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia.
Sebagai perbandingan, pada bulan-bulan tanpa periode libur panjang, jumlah kematian antara 50 - 900 kasus. Sementara pada bulan-bulan dengan libur panjang, jumlah kematian meningkat tajam mencapai 1000 - 2000 orang.
Oleh karena itu, Wiku meminta masyarakat bijak dalam menyikapi libur panjang karena secara langsung mempengaruhi jumlah orang yang meninggal.
"Bayangkan dalam 1 bulan, kita bisa kehilangan lebih dari 1000 nyawa hanya karena memilih melakukan perjalanan dan berlibur," ujarnya.
Oleh karena itu, salah satu upaya percepatan penanganan adalah dengan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Namun, upaya itu tidaklah cukup. Diperlukan kebijaksanaan lebih dari pemerintah daerah dan juga kedisiplinan di masyarakat untuk sama-sama menekan potensi angka kasus pasca-libur panjang.
