Kemnaker Dorong Penguatan SDM Digital Hadapi Perubahan Industri

SinPo.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai percepatan transformasi teknologi dan digitalisasi industri menuntut kesiapan sumber daya manusia yang lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan dunia kerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Cris Kuntadi mengatakan perkembangan teknologi membuat dunia industri membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi baru, terutama di bidang digital dan teknologi informasi.

“Perkembangan transformasi teknologi menuntut kesiapan SDM yang mampu beradaptasi dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri,” kata Cris dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 29 Mei 2026.

Menurut Cris, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dia menilai, keterlibatan sektor usaha penting untuk mempercepat peningkatan kompetensi angkatan kerja nasional.

Adapun salah satu bentuk kerja sama yang saat ini berjalan dilakukan Kemnaker dengan perusahaan teknologi Huawei Indonesia. Menurut Cris, kolaborasi itu difokuskan pada pengembangan kompetensi digital dan peningkatan kualitas SDM.

“Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan SDM yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja,” ujar Cris.

Dia mengatakan Kemnaker terus memperkuat pelatihan vokasi dan program magang yang terhubung langsung dengan kebutuhan pasar kerja. Menurutnya, pola pelatihan berbasis industri diperlukan agar lulusan pelatihan memiliki keterampilan yang relevan.

"Kerja sama dengan sektor teknologi juga diharapkan membuka peluang peningkatan kompetensi bagi generasi muda, khususnya pada bidang teknologi informasi, komunikasi, dan digitalisasi industri," tuturnya. 

Selain penguatan pelatihan, lanjut dia Kemnaker tengah membenahi tata kelola program magang melalui penguatan regulasi dan pengawasan berbasis digital. Cris menyebut, pemerintah ingin memastikan program magang tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi peserta dan perusahaan.

“Program magang harus berjalan dengan tata kelola yang baik. Karena itu, pemerintah hadir melalui regulasi agar pelaksanaannya lebih terarah dan memberikan manfaat nyata,” kata Cris.

Lebih jauh, Cris menyatakan, pemerintah akan terus membuka peluang kerja sama dengan dunia usaha, lembaga pelatihan, dan pemangku kepentingan lain untuk memperluas pelaksanaan pelatihan vokasi serta program magang di berbagai daerah.

Menurut Cris, langkah tersebut diperlukan untuk menciptakan tenaga kerja yang mampu bersaing di tengah perubahan industri yang berlangsung cepat.

“Upaya tersebut dilakukan guna mendukung terciptanya SDM yang kompeten dan mampu bersaing di tengah perkembangan industri yang terus berubah,” tandasnya.