Gencatan Senjata di Timur Tengah Terancam Gagal

SinPo.id -  Upaya gencatan senjata antara Israel-Amerika yang selama ini berperang melawan Iran terancam gagal setelah sepuluh poin rencana damai yang ditawarkan ditolak Israel. Al Jazeera melaporkan, salah satu poin rencana damai itu penghentian serangan Israel ke Lebanon. Belakangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa kesepakatan gencatan senjata tidak mencakup Lebanon.

“Kesepakatan gencatan senjata itu tidak termasuk Lebanon,” ujar Netanyahu, kata laporan Al Jazeera, Rabu 8 April 2026.

Israel melancarkan invasi terbaru ke Lebanon bulan lalu setelah kelompok Hizbullah yang didukung Iran menyerang Israel sebagai balasan atas serangan Israel ke Iran. Aksi ini memicu krisis kemanusiaan, memaksa 1,2 juta orang mengungsi, termasuk 350 ribu anak-anak.

Sedangkan Mantan Kepala Pusat Kontraterorisme Nasional AS, Joe Kent, menilai Trump telah dimanipulasi Israel untuk melancarkan konflik. Tercatat Joe mundur bulan lalu sebagai bentuk protes atas perang AS-Israel melawan Iran.

“Sangat penting untuk menahan Israel agar gencatan senjata bisa berhasil,” kata Kent, Selasa 7 April 2026

Situasi ini menambah ketidakpastian atas masa depan gencatan senjata, yang sebelumnya diharapkan dapat meredakan eskalasi konflik di Timur Tengah.

Padahal sebelumnya Presiden Donald Trump menyetujui gencatan senjata yang salah satunya penangguhan pemboman Iran selama dua pekan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Ia berharap, Iran kembali membuka Selat Hormuz selama gencatan senjata.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia untuk minyak dan gas, yang telah diblokir sejak perang dimulai pada 28 Februari lalu.

Catatan Sinpo.id menyebutkan, gencatan senjata perang AS-Israel terhadap Iran setelah Pakistan mengajukan proposal di menit terakhir untuk mencegah serangan besar-besaran AS terhadap Iran.

Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, mengundang delegasi Iran dan Amerika Serikat untuk bertemu di Islamabad pada Jumat 10 April 2026. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan final untuk mengakhiri seluruh sengketa terkait konflik di Timur Tengah.

Laporan CNN yang dikutip Anadolu Agency, sumber regional menyebutkan “kabar baik” kemungkinan segera datang dari kedua pihak. Diskusi intensif disebut langsung diarahkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir, yang berperan aktif dalam proses mediasi.

Sharif sebelumnya meminta kedua pihak untuk menghentikan perang selama dua minggu agar diplomasi dapat berjalan maksimal. Ia juga mendesak Presiden AS Donald Trump memperpanjang tenggat waktu terhadap Iran serta meminta Teheran membuka kembali Selat Hormuz.

Gedung Putih mengonfirmasi Trump telah menerima usulan tersebut dan akan memberikan respons resmi. Namun sumber regional menambahkan kesepakatan bisa ditutup dalam waktu dekat.

Langkah Pakistan ini menandai upaya serius untuk meredakan ketegangan dan memberi peluang bagi diplomasi di tengah konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran.

Sedangkan Donald Trump dalam unggahan media sosialnya mengatakan,  menunda perluasan serangan AS berdasarkan percakapan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Jenderal Asim Munir, kepala militer Pakistan yang berpengaruh.

Sementara Dewan Keamanan Tertinggi Iran mengatakan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk menyelesaikan detail proposal akan dimulai pada hari Jumat, 10 April  di Islamabad.

Dampak Buruk Gagal Gencatan

Munculnya kerumitan upaya damai atau gencatan senjata itu membuat  kemungkinan Iran melancarkan operasi militer terhadap Israel. Langkah itu dilakukan setelah Israel dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan melakukan serangan besar ke Lebanon, Rabu 8 April 2026.

Sumber militer kepada Fars News Agency, dikutip AzerNEWS menyebutkan,  tindakan terbaru Israel menunjukkan Washington tidak mampu mengendalikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, atau bahkan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) telah memberikan persetujuan atas serangan ke Lebanon.

Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan berhasil menembak jatuh drone HERMES-900 milik Angkatan Udara Israel di wilayah udara Iran. IRGC memperingatkan bahwa setiap pelanggaran oleh pesawat asing akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dan berjanji akan memberikan respons.

“Setiap intrusi pesawat musuh dianggap pelanggaran gencatan senjata, dan kami akan merespons,” tegas IRGC.

Perkembangan terbaru itu membuat kesepakatan gencatan senjata yang baru berjalan kurang dari sehari berada dalam posisi rapuh dan terancam gagal.

Sedangkan aktivis sekaligus pendiri program The Young Turks, Cenk Uygur, dalam wawancara dengan Piers Morgan, memperingatkan dunia disebut berada di ambang “holocaust nuklir” setelah China dan Pakistan mengancam akan meluncurkan serangan nuklir terhadap Israel jika negara itu menggunakan senjata atom untuk menyerang Iran. Ancaman ini muncul di tengah kesepakatan gencatan senjata dua minggu yang dimediasi Pakistan antara Amerika Serikat dan Iran, menyusul konflik panjang di Selat Hormuz.

“China dan Pakistan mengatakan bahwa jika Israel mengebom Iran dengan nuklir, mereka akan mengebom Israel,” ujar Cenk Uygur.

Pernyataan itu menyusul kontroversi di televisi Israel, ketika jurnalis Shimon Riklin mengusulkan penggunaan bom neutron terhadap Iran.

“Mengapa kita tidak menggunakan yang disebut bom atom neutron di Iran? Itu jenis bom atom yang tidak merusak bangunan, tapi membunuh orang di mana-mana secara terbatas,” ujar Cenk menambahkan.

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang hadir dalam panel tersebut, hanya menanggapi dengan senyum dan tawa, sambil mengatakan akan bertanggung jawab. “Saya anggota kabinet dalam, tanggung jawab saya sangat besar,” ujar Itamar.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan penangguhan serangan selama dua pekan, setelah menerima permintaan dari Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

“Berdasarkan percakapan dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Field Marshal Asim Munir, serta permintaan mereka agar saya menunda kekuatan destruktif yang akan dikirim malam ini ke Iran, saya setuju untuk menangguhkan pengeboman dan serangan terhadap Iran selama dua minggu,”  tulis Trump di Truth Social.

Kesepakatan ini diharapkan memberi ruang bagi diplomasi untuk meredakan ketegangan, meski ancaman penggunaan senjata nuklir membuat situasi tetap genting.

Pernyataan Trumpo itu terjadi ketika di dalam negeri muncul informasi Pentagon siap memberontak jika Trump tetap melanjutkan serangan, atau gagal mencapai gencatan senjata.  Laporan terbaru menyebutkan, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth akan menghadapi pemberontakan dari para pengacara militer di Pentagon jika kesepakatan damai tidak diumumkan tepat sebelum tenggat Trump—yang sempat mengancam “satu peradaban akan mati malam ini”

David Rohde dari MS NOW mengungkapkan kepada Morning Joe menyebut sejumlah pengacara Pentagon berkomitmen menolak menyetujui daftar target yang diajukan Gedung Putih karena dianggap berpotensi menjadi kejahatan perang.

“Kami akan menghancurkan semua jembatan dan pembangkit listrik, seolah-olah rezim mendapat keuntungan dari itu. Para pengacara militer berbicara satu sama lain dan mereka tidak akan menandatangani daftar target yang melibatkan kejahatan perang,” kata Rohde.

Ia menegaskan militer AS tidak pernah secara sengaja melakukan kejahatan perang. “Militer Amerika Serikat tidak dengan sengaja melakukan kejahatan perang. Itu bukan cara kita berperang. Itu salah satu kualitas kita sebagai negara demokrasi,” ujar Rohde menegaskan.

Menurut Rohde, perang itu menjadi ujian bagi demokrasi Amerika, karena memperlihatkan bagaimana sistem harus menahan kebijakan eksekutif yang berisiko melanggar hukum internasional.

Ia juga menyinggung Wakil Presiden JD Vance sempat terlibat dalam negosiasi gencatan senjata, meski hanya secara tidak langsung.

Situasi itu menunjukkan betapa rapuhnya kesepakatan damai Iran-AS, sekaligus menyoroti ketegangan antara kebijakan politik dan prinsip hukum militer di Amerika Serikat. (*)