Legislator Golkar Kritik Menteri Zulhas Soal Impor Beras Khusus

SinPo.id - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengkritik rencana pemerintah mengimpor 1.000 ton beras khusus dari Amerika Serikat (AS). Pemerintah diminta terbuka dan menjelaskan secara rinci soal impor tersebut.

Kritik tersebut disampaikan Firman setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa beras impor itu bukan untuk konsumsi masyarakat Indonesia, namun tidak disertai penjelasan detail mengenai definisi dan peruntukkannya.

Firman menilai penjelasan pemerintah sejauh ini justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Istilah 'beras khusus' yang digunakan juatru terlalu abstrak dan multitafsir. Tanpa transparansi yang jelas, kebijakan impor pangan terlebih di tengah isu ketahanan pangan dan perlindungan petani lokal berpotensi memicu kecurigaan publik.

"Kalau bukan untuk konsumsi masyarakat, lalu untuk siapa? Apa kriterianya disebut beras khusus? Apakah untuk kebutuhan industri tertentu, riset, atau segmen pasar tertentu? Pemerintah harus terbuka," kata Firman dalam keterangannya, Selasa, 3 Maret 2026.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menekankan bahwa kebijakan impor beras bukan sekadar soal angka 1.000 ton. Isu ini menyentuh sensitivitas nasional terkait kedaulatan pangan, perlindungan petani, serta konsistensi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada impor.

Firman juga mengingatkan bahwa komunikasi publik pemerintah dalam isu strategis tidak boleh setengah-setengah. Pernyataan yang tidak komprehensif berisiko memicu spekulasi liar dan memperlemah kepercayaan publik terhadap kebijakan pangan nasional.

Menurut Firman, jika menteri teknis tidak dapat menjelaskan secara detail dan komprehensif, sebaiknya pemerintah menunjuk juru bicara yang benar-benar memahami substansi persoalan.

"Isu pangan bukan isu ringan. Penjelasannya harus berbasis data, argumentatif, dan mudah dipahami masyarakat," ujarnya.

Firman menilai dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, setiap kebijakan impor harus disertai argumentasi yang kuat dan transparan. 

Tanpa itu, publik akan menilai kebijakan tersebut tidak konsisten dengan semangat kemandirian pangan yang selama ini digaungkan pemerintah.