Iran Bentuk Dewan Kepemimpinan Sementara Usai Tewasnya Ayatollah Khamenei
SinPo.id - Pemerintah Iran resmi membentuk dewan kepemimpinan sementara untuk menjalankan roda pemerintahan menyusul tewasnya Pemimpin Tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei.
Pembentukan dewan tersebut mengacu pada konstitusi Iran yang mengatur bahwa apabila pemimpin tertinggi tidak lagi menjabat, maka tanggung jawabnya akan diambil alih oleh dewan sementara yang terdiri dari presiden, kepala lembaga peradilan, dan seorang ulama senior dari Dewan Garda hingga Majelis Ahli memilih pemimpin baru.
Tiga Tokoh Kunci dalam Dewan
Dewan kepemimpinan sementara itu terdiri dari:
Masoud Pezeshkian – Presiden Iran
Gholam-Hossein Mohseni-Ejei – Kepala Lembaga Peradilan
Alireza Arafi – Ulama senior anggota Dewan Garda
Penunjukan ketiganya diumumkan tak lama setelah konfirmasi wafatnya Khamenei, sebagai langkah cepat untuk menjaga stabilitas politik dan administratif negara.
Peran Strategis Majelis Ahli
Sesuai konstitusi, dewan ini akan menjalankan seluruh kewenangan pemimpin tertinggi, termasuk komando angkatan bersenjata dan otoritas strategis negara, hingga pemimpin baru dipilih oleh Assembly of Experts yang beranggotakan 88 ulama.
Majelis Ahli memiliki kewenangan konstitusional untuk menunjuk dan memberhentikan pemimpin tertinggi Iran.
Profil Ayatollah Alireza Arafi
Di antara anggota dewan, Ayatollah Arafi menjadi figur penting karena latar belakangnya sebagai ulama senior dan orang dekat Khamenei. Ia saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ahli serta anggota Guardian Council, lembaga berpengaruh yang bertugas menyaring kandidat pemilu dan meninjau undang-undang yang disahkan parlemen.
Arafi dikenal memiliki rekam jejak panjang di berbagai institusi pemerintahan dan keagamaan Iran, sehingga dinilai mampu menjembatani kepentingan politik dan religius dalam masa transisi ini.
Masa Transisi Krusial
Pembentukan dewan kepemimpinan ini menandai dimulainya fase transisi penting dalam sejarah Republik Islam Iran. Stabilitas internal, dinamika elite politik, serta respons publik akan menjadi faktor penentu arah masa depan kepemimpinan negara tersebut dalam beberapa pekan mendatang.
