Program Hunian Pekerja Didorong Lebih Komprehensif, Mulai Grand Design hingga Lokasi
SinPo.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Yassierli menyatakan siap merombak pemetaan kebutuhan hunian pekerja guna memperkuat pelaksanaan program Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Menurut dia, langkah ini ditempuh menyusul klaim pemerintah bahwa buruh menjadi segmen peserta terbesar pada 2025.
“Kemnaker siap membantu BP Tapera memetakan kembali kebutuhan program secara komprehensif, mulai dari besaran kebutuhan, grand design, lokasi, hingga preferensi hunian para pekerja,” kata Yassierli dalam keterangannya, Jumat, 27 Februari 2026.
Adapun hal itu menandai pergeseran pendekatan Kementerian Ketenagakerjaan dari sekadar sosialisasi menuju perencanaan berbasis kebutuhan riil pekerja. Tahun lalu, kata dia, Kemnaker telah mendukung sosialisasi BP Tapera di 10 titik. Namun, ia menilai masih ada potensi yang bisa dioptimalkan.
Karena itu, Yassierli mendorong BP Tapera memperluas kemitraan dengan berbagai pihak. Dia berharap kolaborasi tersebut dapat menjawab ekspektasi buruh terhadap akses hunian yang layak dan terjangkau.
“Alhamdulillah, berdasarkan capaian tahun 2025, segmen peserta terbesar berasal dari kalangan buruh,” ungkap dia.
Kendati demikian, dia mengakui belum seluruh pekerja memanfaatkan program tersebut. Yassimendorong buruh yang belum menjadi peserta aktif untuk mengoptimalkan kepesertaan mereka.
"Upaya penguatan program juga dibahas dalam Rapat Komite terkait pelaksanaan program dan kegiatan BP Tapera 2026," ujar Yassierli.
Adapun rapat itu dihadiri antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi.
Yassierli menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan program hunian pekerja tidak berhenti pada capaian administratif, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
