Komisi XI Sebut Irisan Anggaran MBG dengan Pendidikan Strategi Alokasi Pemerintah
SinPo.id - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut baik langkah pemerintah yang menyiapkan strategi dalam mengalokasikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pendidikan.
Strategi anggaran program MBG yang beririsan dengan alokasi dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 disebut kewenangan penuh pemerintah.
Misbakhun justru mengajak masyarakat untuk memahami bahwa pada tahun ini jumlah penerima manfaat MBG ditargetkan mencapai hampir 83 juta jiwa yang sebagian besar terdiri atas anak-anak dan siswa sekolah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada program MBG terjadi cross-cutting policy dari sisi kebijakan anggaran.
"Kebijakan ini kaitannya dengan follow the program, yaitu anggaran mengikuti fungsi dan peran programnya karena fungsinya memperkuat gizi anak-anak Indonesia yang sebagian besar mereka dalam rentang umur siswa sekolah,l kata Misbakhun di Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menyebut bila pola itu sepenuhnya merupakan strategi kebijakan alokasi anggaran. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan memperbesar jumlah dan memperkuat penerima manfaat MBG, kata dia, terjadi cutting budget policy dalam strategi dan kebijakan alokasinya.
"Sebagai strategi alokasi, maka pilihan tersebut diambil dan dilakukan. Ini murni wilayah strategi alokasi anggaran yang menjadi kewenangan penuh pemerintah sebagai pemilik mandat mengoperasionalkan APBN," kata dia.
Dia menilai seharusnya strategi anggaran pemerintah tersebut diapresiasi mengingat bagian dari strategi yang cerdas.
"Sebagai pilihan kebijakan anggaran, strategi itu layak diberi apresiasi. Jadi, jangan malah dipermasalahkan bahkan dipolitisasi sebagai misalokasi anggaran," kata dia.
Selain itu, Misbakhun menilai program MBG pada 2026 ini mulai berjalan lancar dan bagus di semua daerah dengan didukung Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi secara baik. Dia meyakini penerima manfaat MBG juga bisa menikmati kehadiran program andalan Presiden Prabowo Subianto itu dengan baik.
Menurut dia, mandat konstitusi mengamanatkan 20 persen dari APBN untuk dana pendidikan. Karena setiap tahun jumlah APBN naik, maka anggaran pendidikan pun selalu meningkat.
"Membenturkan alokasi anggaran program MBG dengan dana pendidikan merupakan hal yang terlalu berlebihan dan tidak proporsional. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang masih tertinggal di beberapa wilayah tidak mengurangi alokasi anggaran infrastruktur pendidikan," kata dia.
Dia juga menegaskan, anggaran pendidikan justru terus diperkuat. Pendidikan untuk masyarakat pada 2026 ini juga diperkuat melalui pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai pelosok di seluruh Indonesia.
"Sekarang ada pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial sebagai penggerak teknisnya. Ini adalah bukti dan komitmen nyata dari pemerintah," katanya.
