Pemerintah Buka Bertahap 3 Bandara di Papua Usai Insiden Penembakan Smart Air
SinPo.id - Pemerintah berencana membuka kembali sejumlah bandar udara (bandara) di Papua yang sempat ditutup sementara pasca-insiden penembakan pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu, Boven Digoel, Papua Selatan.
Rencana tersebut merupakan hasil rapat koordinasi bertema “Ancaman terhadap Keamanan Udara Nasional dan Fasilitas Umum di Wilayah Papua” yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan(Kemenko Polkam), Jakarta, Jumat 20 Februari 2026.
Kepala Biro Humas Datin Kemenko Polkam RI, Kolonel Inf Honi Havana, dalam keterangan tertulis menyampaikan bahwa rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Kesehatan, Badan Intelijen Negara (BIN), serta pemerintah daerah.
Dalam rapat itu, Menteri Koordinator Polkam Djamari Chaniago melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, menegaskan negara tidak akan mundur dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat, termasuk di Papua.
Menurutnya, insiden penembakan berdampak pada penutupan sementara 11 bandara di Papua serta terganggunya sejumlah layanan publik, termasuk fasilitas kesehatan.
Rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk membuka kembali tiga bandara secara bertahap setelah kondisi keamanan dinyatakan memadai.
“Menghasilkan keputusan untuk membuka kembali Bandara Koroway Batu, Bandara Beoga, dan Bandara Iwur secara bertahap setelah pengamanan dinyatakan memadai,” demikian tertulis dalam keterangan resmi.
Langkah ini disebut sebagai komitmen pemerintah untuk menjaga konektivitas, memastikan distribusi logistik tetap berjalan, serta menjamin pelayanan publik kepada masyarakat Papua tidak terputus.
Purwito juga menegaskan pemerintah telah mengambil langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan penerbangan di Papua.
Penutupan sementara bandara sebelumnya dilakukan sebagai langkah preventif guna menjamin keselamatan awak pesawat dan masyarakat, sekaligus memberi waktu bagi penguatan pengamanan oleh TNI dan Polri.
Ia menegaskan segala bentuk gangguan terhadap objek vital nasional, termasuk bandara dan fasilitas layanan publik, merupakan ancaman terhadap keselamatan rakyat dan tidak akan ditoleransi.
“Aparat keamanan akan bertindak tegas terhadap setiap pelaku sesuai hukum yang berlaku.”
Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi menyesatkan, serta bersama-sama memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban.
“Stabilitas keamanan di Papua menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya pelayanan masyarakat, keberlanjutan pembangunan, penguatan konektivitas, serta terjaganya keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Purwito.
