Konferensi Keamanan Munich: Uni Eropa Tantang Trump soal 'Board of Peace' Gaza
SinPo.id - Pertikaian transatlantik mengenai masa depan Gaza mencuat ke publik dalam Konferensi Keamanan Munich, ketika pejabat senior Eropa secara terbuka menantang mekanisme kontroversial “Board of Peace” yang digagas Presiden AS Donald Trump, demikian dilaporkan The Guardian.
Para pemimpin Uni Eropa menuduh Trump mengubah mekanisme yang awalnya dimandatkan PBB menjadi badan yang tidak lagi mencerminkan kerangka hukum asli maupun menjamin partisipasi Palestina.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menegaskan, “Resolusi itu menyediakan Board of Peace untuk Gaza, tetapi juga membatasinya hingga 2027, menyediakan bagi Palestina untuk memiliki suara, dan merujuk pada Gaza. Sedangkan statuta Board of Peace tidak menyebutkan hal-hal tersebut.” Ia menambahkan, “Saya pikir ada resolusi Dewan Keamanan, tetapi Board of Peace tidak mencerminkannya.”
Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, menuduh Trump berusaha melewati mandat PBB dan mengecualikan Eropa dari proses, meski Uni Eropa merupakan salah satu pendonor utama Otoritas Palestina.
Sementara itu, pejabat AS menolak kritik tersebut. Dalam perdebatan yang digambarkan The Guardian sebagai “tegang”, Mike Waltz menyebut kekhawatiran Eropa sebagai “hand-wringing” dan menegaskan status quo dengan Hamas di Gaza harus diakhiri. Ia mengonfirmasi bahwa Indonesia telah setuju mengirim 8.000 pasukan ke International Stabilisation Force, dengan pengumuman tambahan terkait penempatan pasukan akan menyusul.
Trump menunjuk Nickolay Mladenov sebagai perwakilan tinggi untuk Gaza. Mladenov menghindari polemik politik dan menekankan urgensi di lapangan. “Semua ini harus bergerak sangat cepat. Jika tidak, kita tidak akan melaksanakan fase kedua gencatan senjata, melainkan fase kedua perang,” ujarnya.
Senator Demokrat Chris Murphy mengangkat kekhawatiran lain, yakni kurangnya mekanisme pengawasan agar dana rekonstruksi tidak berakhir “di tangan teman dan kroni Trump”.
Politisi Palestina Mustafa Barghouti memperingatkan bahwa perkembangan di wilayah pendudukan, khususnya ekspansi permukiman di Tepi Barat, berisiko menggagalkan rencana politik apa pun untuk Gaza. “Seluruh Tepi Barat telah dibuka untuk permukiman dan Israel menaruh paku terakhir di peti mati perjanjian Oslo,” katanya.
