Menpan RB: IKN Jadi Kesempatan Cara Merancang Ulang Negara Bekerja
SinPo.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah kesempatan untuk merancang ulang cara negara bekerja, cara birokrasi mengambil keputusan, dan cara melayani masyarakat.
Hal ini sesuai pesan Presiden Prabowo Subianto yang mengutip Filsuf Thucydides: "The strong do what they can and the weak suffer what they must", bahwa hanya bangsa yang memiliki kekuatan fondasional yang mampu menentukan nasibnya sendiri. Salah satu syarat utama kelangsungan peradaban sebuah negara yaitu birokrasi yang unggul.
"Dalam konteks IKN, pesan tersebut menjadi sangat relevan. IKN bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan. IKN adalah kesempatan untuk merancang ulang cara negara bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat," kata Rini dalam kuliah umum ASN Otorita OIKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikutip Sabtu, 14 Februari 2026.
Menurutnya, IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan. IKN adalah simbol cara baru negara bekerja, dimana kualitas birokrasi di IKN akan menjadi wajah peradaban baru Indonesia.
IKN saat ini tidak hanya membangun birokrasi yang bekerja sendiri-sendiri. Namun membangun smart governance, yaitu negara yang lebih lincah, lebih terintegrasi, dan lebih hadir.
"Melalui layanan berbagi pakai, baik shared office/maupun shared system, kita mendorong efisiensi, kolaborasi, dan percepatan pengambilan keputusan. Dengan demikian, fasilitas pendukung terkelola bersama, sistem digital terintegrasi, dan pola kerja bergerak menuju agile government," paparnya.
Rini menyampaikan, pengalaman negara lain menunjukkan bahwa integrasi kawasan dan layanan digital terpadu adalah kunci efektivitas pemerintahan. "Di IKN, kita memiliki kesempatan untuk menerapkannya sejak awal, bukan sebagai perbaikan, tetapi sebagai desain dasar. Inilah fondasi smart governance di IKN: terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi hasil," ucapnya.
Terlebih, IKN lahir di tengah era disrupsi. Di mana dunia berubah sangat cepat, didorong oleh digitalisasi dan percepatan Artificial Intelligence (AI). Pelayanan publik dituntut semakin cepat, terintegrasi, dan responsif.
Rini menegaskan, pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Sebab itu, IKN tidak bisa dibangun dengan cara berpikir birokrasi konvensional. ASN IKN harus menjadi birokrasi digital-native pertama di Indonesia, yang adaptif dan siap memimpin perubahan.
"Jika IKN lahir di era disrupsi, maka jawabannya jelas. IKN harus dimulai dari manusianya. Kota yang cerdas hanya bisa dibangun oleh aparatur yang terus belajar dan berkembang. Karena itu, kita perlu menetapkan standar kompetensi digital ASN IKN yang jelas dan terukur, disertai asesmen serta pemetaan yang terintegrasi dalam sistem nasional," pungkasnya.
