Komisi XIII DPR Dukung Nusakambangan Jadi Lokasi Kerja Sosial Napi Sesuai KUHP Baru
SinPo.id - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyambut baik transformasi Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Komisi XIII DPR RI bahkan terkesan dengan perubahan fasilitas pembinaan narapidana (napi) tersebut.
"Kami bersyukur diajak Pak Menteri, Pak Dirjen, dan jajaran untuk langsung, tak hanya melihat, tapi lebih tepatnya memeriksa di setiap sudut yang ada di Nusakambangan ini. Kami sangat apa ya, sangat terkesan," kata Willy di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Terbuka, Nusakambangan, pada Selasa, 10 Februari 2026.
Willy mengatakan KUHP baru telah memperkenalkan alternatif sanksi kerja sosial pada pelaku tindak pidana ringan. Dia sepakat bila Pulau Nusakambangan dijadikan salah satu lokasi kerja sosial lantaran kegiatan pembinaan.
"Ini benar-benar Pak menteri punya tangan dingin. Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) juga di satu sisi selain KUHP, kekuatannya adalah kerja sosial atau hukuman pidana sosial. Di sini tidak perlu kita berdiskursus tapi sudah langsung berpraktik," ujar Willy.
"Kami tadi sempat berdiskusi di perjalanan sama Pak Menteri, mungkin juga untuk meningkatkan produktivitas kedaulatan pangan di sini, yang KS (kerja sosial) mungkin juga bisa kita rekomendasikan nanti untuk ditaruh di sini," timpal dia.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan awalnya kunjungan kerja ke Nusakambangan digelar karena Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan memiliki beberapa catatan mulai dari ingin tahu langsung transformasi Pemasyarakatan yang baru usai KUHP dan KUHAP baru berlaku, hingga ingin melihat penerapan pembinaan yang sesuai semangat Asta Cita.
"Kami dari Komisi XIII, khususnya Panitia Kerja Pemasyarakatan, yang sudah berjalan, memang setelah raker kami kemudian melihat ada beberapa catatan. Pertama, bagaimana transformasi pemasyarakatan sesuai dengan KUHAP yang baru," kata Willy.
"Yang kedua adalah bagaimana sesuai dengan Asta Cita presiden Prabowo yaitu yang pertama adalah memajukan demokrasi, hak asasi manusia dan Pancasila. Ini yang kemudian kami terus membangun kebijakan pengawasan yang senapas dengan Asta Cita," timpal Willy.
Willy dan Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara memimpin 8 anggotanya, yang juga anggota Panja Pemasyarakatan, berkeliling Pulau Nusakambangan.
Kedelapan anggota Komisi XIII yang ikut, yakni Marinus Gea, Rapidin Simbolon, Maruli Siahaan, Prana Putra Soh E, Yanuar Arif Wibowo, Mafirion, Edison Sitorus, Raja Faisal.
Sejak awal menjabat, Menteri Imipas Agus mencanangkan transformasi Pulau Nusakambangan menjadi pulau kemandirian, ketahanan pangan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Selama 1 berdiri lokasi pembuatan batako, paving block, dan material bangunan lainnya berbahan dasar residu pembakaran batu bara (flying ash and bottom ash/FABA) dari PLTU Adipala.
Menteri Agus juga memerintahkan Ditjenpas dan jajaran untuk mengolah lahan idle alias lahan tidur untuk menjadi sarana pembinaan napi di berbagai bidang seperti Balai Latihan Kerja (BLK) pengolahan sampah, BLK pupuk kandang, BLK pelintingan rokok, BLK konfeksi, BLK budi daya anggrek, lahan budi daya anggur, melon, bengkel pengolahan tepung dan beras Mocaf, serta kegiatan ketahanan pangan.
Adapun kegiatan ketahanan pangan yang dikembangkan di Pulau Nusakambangan di antaranya peternakan ayam petelur, bebek, domba, budi daya ikan nila, udang Vaname dan belut atau sidat, sawah padi, serta ladang jagung.
Menteri Agus menjadikan pembinaan napi di Pulau Nusakambangan sebagai percontohan untuk lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia. Tujuannya, agar napi memiliki kesadaran untuk menjadi produktif dengan cara positif, sehingga kelak memiliki bekal keterampilan dan pengetahuan saat kembali ke masyarakat.
