Ingin Pembagian Iklan Adil, Dewan Pers Harap Campur Tangan Pemerintah
SinPo.id - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat meminta pemerintah untuk mengintervensi agar tercipta keadilan pembagian belanja iklan untuk media pers, supaya tetap bertahan dalam menjalankan fungsinya. Sebab, saat ini, ikan lebih banyak tersedot oleh media sosial.
"Kami mengharapkan bagaimana intervensi campur tangan pemerintah agar terjadi keadilan iklan, agar tidak tersedot mayoritas kepada media sosial tapi juga ikut mempertahankan tegaknya sumbernya pers," kata Komaruddin dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang, Banten, Senin, 9 Februari 2026.
Komaruddin menjelaskan, peran pers sekarang secara perlahan "digusur" oleh bisnis informasi yang didukung teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Medsos, telah menjadi hiburan dan sumber informasi utama masyarakat.
Di mana, karakter medsos lebih cenderung memanjakan selera pembaca dengan sajian emosional dan sensasional. Dan, ini berbeda dengan karakter pers yang rasional, objektif, dan bertanggung jawab.
Logika bisnis yang mengejar jumlah audiens (buying audiens) ini lantas menggeser aliran iklan. Dampaknya audiens banyak beralih ke medsos, diikuti penguasaan iklan. Hal ini lantas membuat banyak perusahaan media melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para jurnalis.
"Akibatnya tadi dikatakan bahwa media pers konvensional dari segi bisnisnya mengalami declining. Hari ini tidak ada perusahaan pers yang tidak melakukan PHK pada karyawannya. Dan inilah salah satu keprihatinan kami," ujarnya.
