Kasus Siswa NTT, Komisi VIII DPR Dorong Sekolah Rakyat Lebih Tepat Sasaran
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendorong agar program Sekolah Rakyat dijalankan dengan serius. Program ini harus dipastikan tepat sasaran, terutama menyasar anak dari keluarga yang membutuhkan.
Keseriusan menjalankan program ini penting guna mencegah timbulnya kasus seperti yang terjadi pada seorang siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Singgih juga mendesak penguatan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pekerja sosial lainnya untuk turun langsung, mendeteksi dini kerentanan dalam keluarga, termasuk tekanan psikologis pada anak.
"Kasus di Ngada, NTT menunjukkan perlunya mata dan telinga yang lebih peka di tingkat akar rumput," kata Singgih di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Dia menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang siswa kelas IV SD berusia 10 tahun tersebut. Menurut dia, peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa persoalan kemiskinan struktural, keterbatasan akses pendidikan, serta minimnya perlindungan sosial terhadap anak masih menjadi 'pekerjaan rumah' yang besar bagi negara.
Singgih menegaskan setiap anak Indonesia berhak tumbuh dengan bahagia, mendapat pendidikan yang layak, dan terlindungi dari beban ekonomi yang seharusnya tidak mereka pikul. Peristiwa di Ngada adalah alarm yang tidak boleh diabaikan.
"Ini bukan hanya tentang kelengkapan alat tulis, tetapi tentang tekanan psikologis, rasa putus asa, dan lubang dalam jaring pengaman sosial yang seharusnya menyangga keluarga-keluarga yang berjuang," kata dia.
Untuk itu, dia mengingatkan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat harus dilakukan secara lebih selektif, tepat sasaran, dan berbasis data kemiskinan yang mutakhir.
Pemerintah, kata dia, harus berkomitmen menjaga akuntabilitas dan dampak setelah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun pada tahun 2026 untuk pembangunan 200 gedung Sekolah Rakyat baru beserta operasionalnya.
Dia pun meminta program Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, tapi dikonvergensikan dengan program lain program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Non Tunai (PBNT) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Singgih menyatakan keluarga miskin penerima manfaat harus dipetakan dengan baik dan mendapatkan paket bantuan yang komprehensif, mencakup kebutuhan dasar, pendidikan dan pendampingan keluarga.
"Masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita hari ini. Mari kita jadikan tragedi ini sebagai titik balik untuk membangun sistem yang lebih manusiawi, responsif, dan efektif," kata dia.
