Pramono Pastikan Sistem Polder Daan Mogot Difungsikan untuk Tekan Banjir
SinPo.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pembangunan sistem polder dan rumah pompa di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa, 3 Februari 2026.
Dia menyebut, Pemprov DKI menargetkan proyek tersebut mampu mengurangi beban genangan di wilayah rawan banjir yang selama ini bergantung pada polder Cengkareng dan Kapuk Poglar.
“Yang paling penting bukan sekadar membangun, tapi memastikan sistem ini bekerja dan mengurangi tekanan pada polder-polder yang sudah ada,” kata Pramono saat meninjau lokasi.
Adapun pembangunan sistem polder dan rumah pompa dilakukan di empat titik di sepanjang Jalan Daan Mogot, mencakup Kelurahan Kedaung Kali Angke dan Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng.
Menurut Pramono, wilayah tersebut tercatat kerap tergenang saat hujan dengan intensitas tinggi, terutama di sisi utara jalan. Dia menuturkan, kawasan Daan Mogot menjadi prioritas karena berada di lintasan aliran air dengan kepadatan permukiman dan infrastruktur.
“Kalau kawasan ini tidak ditangani, genangan akan terus berulang dan membebani sistem di hilir,” ungkapnya.
Pramono juga menyampaikan, total kapasitas pompa pada sistem tersebut mencapai 11,5 meter kubik per detik, yang berasal dari Pompa Depag, Pompa Daan Mogot KM 13, serta Pompa Daan Mogot KM 13A dan 13B. Dia mengatakan, kapasitas ini dirancang untuk mempercepat pembuangan air saat hujan ekstrem.
“Dengan kapasitas itu, waktu surut genangan bisa dipangkas. Ini soal kecepatan respons sistem terhadap hujan,” ujar Pramono.
Selain rumah pompa, lanjut Pramono, Pemprov DKI juga membangun saluran pendukung berupa Saluran Gendong sisi utara dan selatan dengan panjang masing-masing sekitar dua kilometer, serta saluran penyeberangan di Jalan Raya Daan Mogot.
"Saluran ini berfungsi mengarahkan aliran air ke rumah pompa secara terintegrasi," tutur dia.
Pramono menyebut sistem baru ini diharapkan menurunkan beban debit air pada Sistem Polder Cengkareng dan Polder Kapuk Poglar, sehingga daya tampung keduanya dapat bekerja lebih optimal.
“Penanganan di KM 13 ini seharusnya sudah selesai sejak 2022. Kami dorong agar segera dituntaskan, termasuk penataan kawasannya, supaya dampaknya bisa langsung dirasakan warga,” tandasnya.
