Chusnunia Ingatkan Ancaman Deindustrialisasi Dini Semakin Nyata
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim (Nunik) mengingatkan jika ancaman deindustrialisasi semakin nyata. Fenomena itu ditandai dengan penurunan pertumbuhan industri, PHK serta ketergantungan impor, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
Ini disampaikan Nunik merespons adanya penilaian bahwa Indonesia tengah menghadapi gejala deindustrialisasi di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang terus menurun setiap tahunnya.
Kondisi ini bahkan disebut berpotensi menghambat misi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 8 persen selambatnya pada 2029.
Nunik mengatakan deindustrialisasi dini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena produktivitas sektor jasa lebih rendah dibandingkan manufaktur.
"Pertumbuhan ekonomi setiap negara sangat dipengaruhi dari pertumbuhan industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas meskipun terjadi perkembangan di sector ekonomi gig hal tersebut hanya memberikan solusi jangka pendek terhadap pengangguran, ia tidak bisa menjadi solusi utama untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang," kata Nunik dalam keterangannya, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.
Menurutnya, deindustrialisasi terjadi karena kurangnya investasi teknologi, infrastruktur kurang memadai, biaya logistik tinggi, produktivitas tenaga kerja rendah, serta ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
Penurunan ini juga mengindikasikan bahwa Indonesia semakin bergantung pada sektor jasa, termasuk ekonomi gig, sebelum mencapai tingkat industrialisasi yang optimal.
Lebih lanjut, Legislator dari Fraksi PKB ini menyebut deindustrialisasi dini merupakan ancaman nyata bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia.
Nunik menilai pemerintah perlu mengarahkan kembali kebijakan hilirisasi ke sektor industri padat karya, bukan hanya ke industri ekstraktif atau berbasis komoditas.
"Hal ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja formal,meningkatkan produktivitas nasional dan menaikkan pendapatan rumah tangga," katanya.
Selain itu, Ketua DPW PKB Lampung ini mendorong integrasi rantai pasok dalam negeri, termasuk pengembangan ekosistem industri nasional yang terhubung dari hulu ke hilir dan peningkatan investasi manufaktur domestic sebagai upaya pemulihan.
Dia juga menyarankan agar pemerintah memperkuat kebijakan terkait pendidikan vokasi dan pelatihan kerja industri.
"Indonesia harus membangun kembali sektor manufaktur yang kuat agar tak mengalami stagnasi ekonomi dan terjebak dalam middle-income trap, di mana negara gagal naik ke level pendapatan tinggi karena lemahnya basis industry," tegasnya.
