KPK Digugat Praperadilan oleh Kajari HSU soal Penyitaan Barang Bukti
SinPo.id - Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus Parlinggoman Napitupulu mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Albertinus mempersoalkan penyitaan yang dilakukan KPK dalam penanganan kasus dugaan pemerasan. Gugatan didaftarkan pada Jumat, 23 Januari 2026 dan teregistrasi dengan nomor perkara: 8/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.
"Klarifikasi perkara: sah atau tidaknya penyitaan," dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan pada Selasa, 27 Januari 2026.
Dalam SIPP PN Jakarta Selatan, tidak ditampilkan petitum lengkap permohonan dan hakim yang akan memeriksa perkara. Sidang perdana dijadwalkan digelar pada Jumat, 6 Februari 2026.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyitaan sejumlah barang bukti dilakukan lantaran diduga ada keterkaitan dengan perkara yang ditangani.
"Penyitaan yang dilakukan dalam rangkaian penyidikan tersebut tentunya juga sudah dilengkapi dengan administrasinya untuk pemenuhan aspek formilnya," kata Budi saat dikonfirmasi, Selasa.
Budi mengatakan KPK menghormati hak setiap tersangka untuk mengajukan upaya hukum, termasuk pengajuan Praperadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun demikian, kata dia, KPK menegaskan penetapan tersangka pada perkara dugaan tindak pemerasan dalam penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri HSU, Kalimantan Selatan, ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari aspek formil maupun materiil.
Seluruh tahapan penanganan perkara mulai dari penyelidikan hingga penyidikan disebut telah dilaksanakan secara cermat, profesional, dan akuntabel. Termasuk kecukupan alat bukti yang sah dan kuat yang menjadi dasar penetapan tersangka.
Dari perkara yang terungkap melalui peristiwa tertangkap tangan ini, kata Budi, KPK mendapati dan mengamankan para terduga pelaku secara langsung beserta barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana di lapangan.
KPK memastikan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan kecukupan bukti bukan asumsi, serta menjunjung tinggi prinsip due process of law.
Dalam penanganan perkara ini, KPK juga mendapat dukungan penuh dari Kejaksaan Agung, yang mempunyai semangat sama dalam pemberantasan korupsi.
"Di mana dalam rangkaian prosesnya pun, Tim Kejaksaan Agung juga membantu mengamankan pihak lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam proses penyidikannya di KPK. Hal tersebut sekaligus sebagai wujud sinergi antar-aparat penegak hukum," pungkasnya.
Dalam proses berjalan, KPK sudah menggeledah Kantor Kejaksaan Negeri HSU, rumah dinas Kajari HSU Albertinus, dan rumah pribadi Kajari HSU di Jakarta Timur untuk mencari barang bukti diduga terkait kasus dugaan pemerasan yang sedang ditangani.
KPK menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) yang diduga terkait dengan dugaan perkara tindak pidana pemerasan ataupun pemotongan anggaran di lingkungan Kejaksaan Negeri HSU.
Dalam penggeledahan di rumah dinas Kajari HSU Albertinus, KPK menyita satu unit mobil yang tercatat milik Pemerintah Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah.
KPK menetapkan Albertinus, Kepala Seksi Intelijen Kejari HSU Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari HSU Tri Taruna Fariadi sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Para tersangka sudah dilakukan penahanan.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP.
Setelah menjabat sebagai Kajari HSU pada Agustus 2025, Albertinus diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya sebesar Rp804 juta, secara langsung maupun melalui perantara, yakni Asis dan Tri Taruna serta pihak lainnya.
Penerimaan uang tersebut berasal dari dugaan tindak pemerasan Albertinus kepada sejumlah perangkat daerah di HSU, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Kasus ini dibongkar KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 17-18 Desember tahun lalu.
