Indonesia Gabung Dewan Perdamaian, DPR: Sejalan dengan Pembukaan UUD

SinPo.id - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, merespons soal bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) untuk mengurus Gaza.

Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo Subainto tersebut telah sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 untuk ikut dalam ketertiban dunia.

"Kalau kita melaksanakan itu adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu ikut ketertiban dunia," kata Utut, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.

Ia menilai bahwa poin penting dari keputusan yang diambil presiden tersebut adalah untuk menjaga perdamaian, bukan ikut bertempur di Gaza.

"Tapi poin yang paling penting, kita di sana utamanya lebih menjaga perdamaian. Jadi tidak untuk ikut bertempur, walaupun nanti lead-nya salah satu jenderal dari US, kita juga berharap kita akan mengirimkan jenderal terbaik kita di sana dan pasukan terbaik tempur kita, tetapi tidak untuk ikut bertempur," ungkapnya.

"Tadi kita underline, kita tidak untuk bertempur tetapi lebih untuk menjaga perdamaian," kata Utut menambahkan.

Sementara terkait dengan kwajiban membayar iuran sebesar USD 1 miliar untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian, Utut menegaskan bahwa anggaran tersebut belum masuk dalam rencana APBN.

"Kalau dari APBN kan kita belum slot ya. APBN itu digedok tanggal 23 September tahun lalu. Ketika digedok Rp187,1 triliun, tentu tidak ada itu," jelasnya.

"Nanti kalau memang ada sumber-sumber pembiayaan yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini bagian dari national pride kita, kebanggaan nasional," kata Utut menegaskan.

Diketahui, Prabowo menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani piagam Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Davos, Swiss, pada Kamis 22 Januari lalu.

Menurut Prabowo, keterlibatan Indonesia untuk bergabung bersama negara lainnya adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mencapai perdamaian di Gaza.