Menkop Yakin Satu Data Indonesia Percepat Pembangunan Kopdes Merah Putih

Laporan: Tio Pirnando
Senin, 26 Januari 2026 | 15:27 WIB
Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono. (SinPo.id/dok. Kemenkop)
Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono. (SinPo.id/dok. Kemenkop)

SinPo.id - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyakini, pembangunan fisik gudang/gerai, serta kelengkapan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, akan lebih cepat dengan Satu Data Indonesia. 

"Alhamdulillah, hari ini kita menjadi saksi sejarah dimulainya merunutkan filosofi dan ideologi negara yang akan diimplementasikan kembali dalam roadmap atau peta jalan kita menuju Indonesia Emas. Yang bisa jadi bukan tahun 2045, tapi bisa jadi lebih cepat karena ada Satu Data," kata Ferry dalam peluncuran Kolaborasi Satu Data Indonesia di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026. 

Ferry mengakui menemukan kesulitan dalam pembangunan 80 ribu lebih Kopdes Merah Putih, yang telah diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025. Kesulitan tersebut diantaranya, ketika membutuhkan data terkait jumlah kepala keluarga yang telah menggunakan produk kebutuhan harian, seperti gas LPG 3 kilogram, maupun pupuk bersubsidi di sebuah desa atau kelurahan tertentu.

Sebagai respons kebutuhan data yang terintegrasi, sebelumnya telah dilakukan sejumlah percobaan untuk membuat sebuah aplikasi yang lebih presisi. Termasuk langkah pengumpulan data melalui numerator, hingga teknik analisis yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI).

Ferry menegaskan, saat ini validitas data sangat diperlukan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Hal ini harus diantisipasi dengan kerja-kerja kolaboratif lintas sektor kementerian/ lembaga.

"Kalau tanpa kerja kolaboratif nanti misalkan soal data dan basis data ini masalahnya adalah soal validitasnya rendah hingga kesimpangsiuran data," terangnya.

Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy menambahkan, langkah Satu Data ini menjadi ikhtiar untuk meneguhkan komitmen bersama bahwa pembangunan nasional di tingkat pusat dan daerah ,ke depannya harus berbasis akurasi data, serta tertintegrasi.

"Kita sering mendapat amanat bahwa pembangunan harus berdasarkan data ilmiah, Dan kali ini Satu Data Indonesia seharusnya ke depan menjadi bagian dari pembangunan nasional kita," jelas Rachmat Pambudy.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI