Pelindo Dinilai Tak Empatik, PP HIMMAH Soroti Pesta Pegawai di Masa Darurat Bencana
SinPo.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) Abdul Razak Nasution menyampaikan keprihatinan mendalam atas kegiatan yang dilakukan oleh manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Pusat di tengah penanganan bencana alam yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Sumatra.
Razak menilai kegiatan internal Pelindo yang dipublikasikan melalui kanal media sosial resmi Pelindo pada 8 Januari 2026 lalu, mencerminkan sikap yang tidak empatik terhadap musibah banjir dan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, yang notabene merupakan wilayah kerja Pelindo.
“Di saat masyarakat Sumatra masih berjuang memulihkan diri dari bencana, Pelindo justru mempertontonkan kegiatan yang bernuansa hura-hura dan pesta ,serta pemborosan. Ini sangat melukai perasaan para korban bencana,” ujar Razak dalam keterangannya di Jakarta, 26 Januari 2026.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga tidak sejalan dengan arah kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan prinsip efisiensi, penghematan, serta semangat ‘kencangkan ikat pinggang’ pada semua instansi termasuk BUMN.
Selain itu Pelindo 1 juga dinilai tidak menjadlankan Asta Cita Presiden Prabowo No 3 berkaitan tentang melanjutkan program infrastruktur.
PP HIMMAH meminta dengan hormat kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Danantara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen Pelindo, yang dinilai gagal menunjukkan kepekaan sosial dan tanggung jawab moral di tengah situasi darurat.
“Kegiatan internal untuk memotivasi pegawai sebenarnya hal yang baik, namun menjadi tidak tepat ketika dilakukan di tengah situasi penanganan pascabencana, saat seluruh elemen bangsa sedang mengedepankan gotong royong dan empati,” tegasnya.
Selain itu, Razak juga menyoroti minimnya perhatian Pelindo terhadap kondisi lingkungan sekitar operasionalnya, khususnya akses jalan menuju Pelabuhan Belawan. Ia menilai kondisi jalan yang rusak parah dan berlubang mencerminkan lemahnya komitmen Pelindo pasca-merger dalam memastikan kelancaran infrastruktur penunjang pelabuhan.
“Ironis, gedung kantornya megah, namun akses jalan menuju pelabuhan hancur lebur. Pelabuhan Belawan adalah pelabuhan terbesar ketiga di Indonesia, tetapi infrastrukturnya justru terabaikan, ini yang melanggar Asta Cita no 3 Presiden Prabowo tentang infrastruktur", tambahnya.
PP HIMMAH menegaskan bahwa Pelindo sudah saatnya direformasi secara menyeluruh, dengan mengembalikan tujuan utama merger, memperhatikan potensi serta kearifan lokal, dan menerapkan prinsip keadilan bagi seluruh wilayah kerja Pelindo di Indonesia.
“Reformasi Pelindo adalah keniscayaan agar BUMN ini kembali pada khitahnya sebagai pelayan kepentingan publik, bukan sekadar simbol kemegahan korporasi,” tutup Razak.
