Pemprov DKI Klaim Ekonomi Jakarta Tetap Stabil di Tengah Dinamika Global
SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim kondisi perekonomian Ibu Kota tetap stabil di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Klaim itu disampaikan dalam konferensi pers realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025 yang digelar di Balai Kota Jakarta, Rabu, 21 Januari.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan APBD 2025 diarahkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menurut dia, fokus belanja daerah diformulasikan melalui empat prioritas utama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan dan infrastruktur, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
“Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional, alhamdulillah perekonomian DKI Jakarta tetap terjaga dengan baik,” kata Pramono.
Dia menyebut stabilitas tersebut ditopang inflasi yang terkendali, aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, serta iklim investasi yang kondusif.
Secara makro, kata Pramono, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 4,96 persen secara tahunan. Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen pada Desember 2025 juga berada di level optimistis, yakni 145,33. Sementara inflasi Jakarta tercatat 2,63 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.
Pramono menilai capaian tersebut mencerminkan struktur ekonomi Jakarta yang solid dan stabil.
“Ini menjadi penopang utama keberlanjutan program-program pembangunan yang telah dan akan dijalankan,” tuturnya.
Di sisi kebijakan ketenagakerjaan, lanjutnya, Pemprov DKI telah menetapkan Upah Minimum Provinsi 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan itu, kata Pramono, ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat tanpa mengganggu keberlangsungan dunia usaha.
“Seluruh kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara keberpihakan kepada masyarakat, khususnya kelompok menengah dan rentan, serta penguatan iklim usaha yang sehat,” ujar Pramono.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Lusiana Herawati melaporkan realisasi retribusi daerah sepanjang 2025 mencapai Rp1,507 triliun.
"Angka tersebut meningkat 111 persen dibandingkan capaian 2024 sebesar Rp713,72 miliar," kata Lusiana.
Menurut Lusiana, retribusi jasa usaha menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi hampir 50 persen dari total retribusi daerah.
“Capaian ini didorong oleh penyederhanaan regulasi serta evaluasi tarif layanan,” ujar dia.
Dia mengungkapkan, kendati total APBD DKI Jakarta 2026 turun menjadi Rp81,32 triliun dari Rp91,86 triliun pada 2025 akibat berkurangnya pendapatan transfer ke daerah, Pemprov DKI memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
Pramono menambahkan, anggaran pendidikan tetap dialokasikan sebesar Rp19,76 triliun atau 26,6 persen dari APBD, sementara belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai Rp31,88 triliun atau 43,03 persen.
"Pemerintah juga memastikan tidak ada pengurangan penerima manfaat subsidi transportasi dan pangan," tandasnya.
