Airlangga Pastikan Jaga Defisit APBN 2026 Tetap di Bawah 3 Persen
SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan terjaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan rasio utang yang tetap terkendali.
"APBN tetap menjadi instrumen kebijakan yang kredibel dan bertanggung jawab. Defisit APBN dijaga di bawah 3 persen," kata Airlangga dalam keterangannya, Kamis, 15 Januari 2026.
Diketahui, realisasi sementara APBN Tahun Anggaran 2025 tercatat mengalami defisit senilai Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari PDB. Angka tersebut lebih tinggi dibanding defisit yang dipatok dalam APBN 2025 sebesar Rp662 triliun atau 2,78 persen. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, batas atas defisit APBN ditetapkan sebesar 3 persen terhadap PDB.
Airlangga meminta publik tidak perlu mengkhawatirkan angka defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen tersebut. Sebab, defisit APBN sejumlah negara justru lebih tinggi dari Indonesia.
"Jangan khawatir tentang defisit anggaran 3 persen. Negara lain dua kali lipat dan mereka tidak khawatir. Jadi mengapa kita harus khawatir tentang hal itu," ujarnya.
Airlangga lantas mengajak seluruh pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk tetap optimistis terhadap prospek perekonomian Indonesia ke depan.
Dengan fundamental ekonomi yang kuat, kebijakan fiskal yang prudent, serta agenda reformasi struktural yang berkelanjutan, Indonesia diyakini mampu menjaga stabilitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi ke depan.
"Jadi, menghadapi periode mendatang, saya pikir kita harus optimis, akan ada banyak berita baik. Dan saya yakin, tren global, termasuk IMF, juga optimis pada ekonomi Indonesia," ujarnya.
Airlangga berkomitmen akan terus memperkuat arah kebijakan perekonomian nasional untuk menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Sebab, berbagai tekanan eksternal, mulai dari fragmentasi perdagangan global hingga perlambatan ekonomi dunia, menuntut kebijakan yang adaptif, konsisten, dan berorientasi jangka menengah–panjang agar momentum pertumbuhan nasional tetap terjaga.
"Saya rasa di tengah ketidakpastian global yang berasal dari perlambatan ekonomi dan peningkatan tensi geopolitik, ekonomi Indonesia tetap resilien dengan tingkat risiko resesi relatif rendah, berdasarkan Bloomberg, dibandingkan dengan AS, China, dan Jepang," ujarnya.
Dia memaparkan, selama tujuh tahun terakhir, Indonesia secara konsisten mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, yang mencerminkan akumulasi pertumbuhan ekonomi nasional hingga sekitar 35 persen.
Stabilitas makro ekonomi tetap terjaga dengan inflasi Desember 2025 berada pada level 2,92 persen. Kinerja pasar keuangan juga menunjukkan tren positif dengan indeks saham yang terus mencetak rekor, nilai tukar rupiah yang relatif stabil, serta aktivitas sektor riil yang tetap ekspansif, tercermin dari PMI manufaktur sebesar 51,2 dan indeks kepercayaan konsumen yang meningkat ke level 123,5.
Posisi eksternal Indonesia juga tetap solid, ditopang surplus neraca perdagangan serta cadangan devisa yang mencapai US$ 156,1 miliar.
Dari sisi pembiayaan dan investasi, pertumbuhan kredit perbankan tetap terjaga mendekati 8 persen, sementara realisasi penanaman modal asing (FDI) menunjukkan tren peningkatan.
"Kondisi ini mencerminkan kepercayaan global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia dan prospek pertumbuhan jangka panjang," tuturnya.
Di 2026 ini, lanjut Airlangga, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4 persen yang didukung oleh penguatan sektor riil, paket kebijakan ekonomi, serta 8 program prioritas nasional.
Fokus utama diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang diharapkan mampu menciptakan jutaan lapangan kerja baru setiap tahunnya.
Selain itu, APBN juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan, perlindungan sosial, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja.
"Pemerintah menyiapkan berbagai program peningkatan produktivitas, termasuk program magang bagi lulusan baru, pelatihan tenaga kerja, serta fasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri di sektor-sektor strategis," tukasnya.
