Trump Serukan Rakyat Iran Unjuk Rasa, Iran Tuduh AS-Israel Dalang Kerusuhan
SinPo.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan rakyat Iran untuk terus melakukan aksi unjuk rasa di tengah gelombang demonstrasi terbesar yang melanda negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Seruan tersebut disampaikan Trump pada Selasa (waktu setempat) melalui akun media sosial Truth Social, di saat pemerintah Iran memperketat tindakan represif terhadap para pengunjuk rasa.
“Iranian Patriots, KEEP PROTESTING – TAKE OVER YOUR INSTITUTIONS!!!… HELP IS ON ITS WAY,” tulis Trump. Ia juga menyatakan telah membatalkan seluruh pertemuan dengan pejabat Iran hingga “pembunuhan tanpa alasan terhadap para demonstran” dihentikan, meski tidak merinci bentuk bantuan yang dimaksud.
Aksi protes yang dipicu kondisi ekonomi memburuk itu disebut menjadi tantangan internal terbesar bagi pemerintahan ulama Iran setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Gelombang unjuk rasa ini juga terjadi di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Teheran, menyusul serangan Israel dan Amerika Serikat pada tahun lalu.
Menanggapi pernyataan Trump, Kepala Keamanan Iran Ali Larijani menuding Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai “pembunuh utama rakyat Iran”. Pemerintah Iran juga menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik gelombang kerusuhan tersebut.
Seorang pejabat Iran menyebut sekitar 2.000 orang tewas dalam lebih dari dua pekan aksi protes nasional, menjadi pertama kalinya otoritas menyampaikan angka korban secara keseluruhan. Namun, tidak ada rincian resmi terkait identitas korban. Kelompok hak asasi manusia berbasis di AS, HRANA, melaporkan dari 2.003 kematian yang terkonfirmasi, sekitar 1.850 di antaranya merupakan demonstran. HRANA juga mencatat 16.784 orang telah ditahan, meningkat tajam dibandingkan laporan sebelumnya.
Di sisi lain, Trump mengumumkan kebijakan tarif impor sebesar 25 persen terhadap produk dari negara mana pun yang tetap menjalin bisnis dengan Iran. Kebijakan ini memperberat tekanan terhadap Iran yang sudah berada di bawah sanksi berat AS. Trump juga menyatakan bahwa opsi militer masih dipertimbangkan sebagai respons atas tindakan keras Teheran.
Iran belum memberikan tanggapan resmi atas kebijakan tarif tersebut. Namun, China secara cepat melayangkan kritik. Iran selama ini mengekspor sebagian besar minyaknya ke China, serta ke negara lain seperti Turki, Irak, Uni Emirat Arab, dan India.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan pihaknya masih menjalin komunikasi dengan utusan khusus AS Steve Witkoff selama gelombang protes berlangsung dan tengah mempelajari sejumlah gagasan dari Washington. Namun, Rusia mengecam apa yang disebutnya sebagai “campur tangan eksternal subversif” dalam urusan domestik Iran dan memperingatkan bahwa pengulangan serangan AS seperti tahun lalu akan berdampak “bencana” bagi Timur Tengah dan keamanan global.
Sementara itu, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia memanggil duta besar Iran sebagai bentuk protes atas tindakan represif pemerintah terhadap rakyatnya. Kanselir Jerman Friedrich Merz bahkan menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan Iran tengah memasuki “hari-hari terakhir”, meski tidak menjelaskan dasar penilaiannya.
Araqchi menepis pernyataan tersebut dan menuding Jerman bersikap standar ganda. Di dalam negeri, pemerintah Iran menerapkan pembatasan komunikasi, termasuk pemadaman internet di sejumlah wilayah, yang menghambat arus informasi.
Aksi protes yang dimulai sejak 28 Desember akibat anjloknya nilai mata uang Iran kini berkembang menjadi tuntutan lebih luas terhadap runtuhnya sistem pemerintahan ulama. Meski menghadapi tekanan besar, hingga kini belum terlihat tanda-tanda perpecahan di kalangan elite keamanan yang dapat menggoyahkan rezim yang berkuasa sejak Revolusi Islam 1979.
