DJP Minta Maaf Usai OTT KPK, Janji Evaluasi Total dan Pastikan Layanan Normal
SinPo.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjerat sejumlah pihak di lingkungan DJP.
Atas peristiwa tersebut, DJP secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat. DJP menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan secara nyata dan tegas demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, mengatakan bahwa kejadian ini harus dijadikan momentum penting untuk pembenahan sistem dan tata kelola internal. Menurutnya, DJP berkomitmen memperkuat integritas organisasi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Momentum ini menjadi kesempatan bagi DJP untuk melakukan evaluasi dan pembenahan, baik dari sisi sistem maupun tata kelola, tanpa mengabaikan kewajiban kami dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat,” ujar Rosmauli.
DJP juga menegaskan bahwa meskipun terjadi OTT, seluruh layanan perpajakan tetap berjalan normal. Wajib pajak dipastikan tetap dapat mengakses layanan administrasi dan pelaporan pajak tanpa hambatan.
Selain langkah perbaikan struktural, DJP mengajak seluruh pegawai di semua lini dan wilayah kerja untuk menjadikan kasus ini sebagai pengingat akan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.
“Integritas adalah fondasi utama dalam pelaksanaan tugas perpajakan. Kami mengajak seluruh pegawai untuk terus menjunjung tinggi nilai tersebut,” tegas Rosmauli.
DJP menyatakan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan membuka diri terhadap pengawasan publik sebagai bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi di sektor perpajakan.
