Gelombang Protes Iran Meluas, Rezim Khamenei di Persimpangan Krisis

SinPo.id -  Gelombang protes di Iran terus berkembang sejak akhir Desember 2025, bermula dari aksi para pedagang bazar (bazaaris) di Teheran yang menutup toko sebagai bentuk protes atas rencana kenaikan harga gas dan anjloknya nilai tukar Rial Iran. Aksi yang dimulai pada 28 Desember di bazar elektronik Teheran itu dengan cepat menjalar ke Grand Bazaar, disusul demonstrasi mahasiswa di sejumlah universitas ternama serta aksi serupa di kota-kota kecil.

Kemarahan publik dipicu tekanan ekonomi berkepanjangan yang ditandai inflasi tinggi, pengangguran, dan tudingan korupsi, di tengah ketidakmampuan pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi. Dalam beberapa aksi, massa bahkan meneriakkan seruan kematian bagi Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan menuntut kembalinya Dinasti Pahlavi.

Meski memasuki hari keenam, situasi di banyak kota masih relatif terkendali. Aktivitas masyarakat berlangsung normal dan salat Jumat tetap digelar, menandakan negara masih memegang kendali. Namun, ketegangan meningkat seiring peringatan wafatnya Jenderal Qassem Soleimani dan kondisi geopolitik regional yang memanas, termasuk runtuhnya rezim Presiden Venezuela Nicolas Maduro akibat serangan militer Amerika Serikat—sebuah perkembangan yang dinilai dapat menyuntikkan semangat baru bagi oposisi Iran.

Presiden Iran Massoud Pezeshkian merespons dengan menyerukan dialog dan meminta Kementerian Dalam Negeri mendengarkan tuntutan demonstran. Pemerintah juga mengganti pimpinan Bank Sentral Iran dan menetapkan hari libur perbankan, langkah yang dinilai sebagian pihak sebagai sinyal kepanikan. Meski demikian, nilai Rial sempat menguat dan harga emas menurun, sementara dialog dengan serikat pekerja mulai digelar.

Di sisi lain, otoritas Iran menuding munculnya kelompok bersenjata yang menyusup ke dalam aksi damai, terutama di wilayah perbatasan barat. Kelompok ini dituduh melakukan pembakaran, penyerangan terhadap aparat, hingga pembunuhan warga sipil yang menolak menutup usaha. Hingga kini, sedikitnya dua personel keamanan dilaporkan tewas dan belasan lainnya luka-luka.

Situasi kian rumit setelah Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyatakan dukungan kepada para demonstran dan mengancam akan melakukan intervensi militer jika Iran menindak keras “pengunjuk rasa damai”. Pernyataan itu langsung menuai kecaman keras dari Teheran. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, memperingatkan bahwa campur tangan AS akan mengguncang stabilitas kawasan dan membahayakan kepentingan Amerika sendiri.

“Trump harus tahu bahwa intervensi AS dalam urusan domestik Iran akan berarti destabilisasi seluruh kawasan,” tegas Larijani. Ia juga menyebut Trump sebagai pihak yang memulai “petualangan berbahaya”.

Di media sosial, tagar #shutupTrump menjadi viral, mencerminkan sentimen nasionalisme Iran yang menolak campur tangan asing, bahkan di kalangan warga yang kritis terhadap pemerintah. Sejumlah analis menilai dukungan terbuka AS dan Israel justru merusak simpati publik terhadap gerakan protes, karena masyarakat Iran memiliki trauma sejarah terhadap intervensi asing.

Sementara itu, seruan kembalinya Putra Mahkota Reza Pahlavi kembali menggema di sejumlah demonstrasi. Meski dinilai lebih sebagai simbol perlawanan ketimbang alternatif kepemimpinan nyata, memori tentang Iran yang lebih makmur sebelum Revolusi 1979 tampak kembali hidup di tengah tekanan ekonomi dan ancaman konflik regional.

Ke depan, arah krisis Iran dinilai akan sangat ditentukan oleh dua faktor utama: kemampuan pemerintah meredam tekanan ekonomi dan ketegasan aparat dalam menangani kekerasan bersenjata tanpa memicu eskalasi lebih luas. Di tengah sanksi Barat yang masih mencekik, Iran kini berada di persimpangan krisis—antara tuntutan perubahan dari dalam negeri dan tekanan geopolitik dari luar.