Menata Jakarta Usai Rusuh hingga Pengakuan Mutlak Kedaulatan Palestina

Pemerintah DKI Jakarta langsung percepat pemulihan usai kerusuhan sejak tanggal 25 hingga 30 Agustus 2025 lalu. Salah satu langkah yang dilakukan mengoperasikan seluruh layanan moda transportasi publik seperti MRT, Transjakarta, dan LRT, sejak Senin 1 September  lalu. Di bulan September 2025 juga menjadi catatan penting pengakuan kedaulatan negara Palestina dalam voting Majelis keputusan resolusi konflik antara Israel dan Palestina.

Menata Kembali Sisa Rusuh

SinPo.id -  Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta langsung percepat pemulihan usai kerusuhan sejak tanggal 25 hingga 30 Agustus 2025 lalu. Salah satu langkah yang dilakukan mengoperasikan seluruh layanan moda transportasi publik seperti MRT, Transjakarta, dan LRT, sejak Senin 1 September  lalu.

“Termasuk menggratiskan semua layanan transportasi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta hingga 8 September, seiring perbaikan seluruh halte Transjakarta dan stasiun MRT,” ujar Pramono di Universitas Jakarta Internasional (UNIJI), Selasa, 2 September 2025.

Tercatat ada 22 halte Transjakarta dan satu stasiun MRT yang terdampak aksi unjuk rasa. Salah satu fasilitas infrastruktur yang rusak parah yakni Halte Senen.

Pramono mengapresiasi kerja sama gotong royong antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam memperbaiki fasilitas yang rusak ini menunjukkan bahwa seluruh pihak turut menjaga bersama Jakarta. Ia juga menyoroti gerakan Jaga Jakarta yang kini mulai diikuti oleh berbagai kota lainnya, seperti Surabaya dan Kediri.

"Saya bersyukur bahwa sekarang ini di Jakarta, gotong royongnya muncul lagi dan kuat sekali. Yang tidak pernah saya bayangkan selama ini, RT/RW-nya muncul, tokoh-tokoh masyarakatnya berkumpul, mereka mendeklarasikan untuk jaga kampung masing-masing," kata Pramono menambahkan.

Kebersamaan untuk menjaga masing-masing wilayah ini dinilainya sangat penting dan menjadi kekuatan dalam kondisi seperti saat ini.

Tercatat kerusuhan masa terjadi di Jakarta selama lima hari sejak 25 hingga 30 Agustus 2025 menimbulkan kerusakan infrastruktur mencapai Rp80 miliar, atau meningkat dari estimasi awal sebesar Rp55 miliar.

“Kami sudah lakukan verifikasi ulang, termasuk item-item yang sebelumnya belum terhitung. Angka terbaru ini sudah mencakup dua jembatan penyeberangan orang (JPO) dan sejumlah perangkat lalu lintas,” ujar Pramono Anung menjelaskan.

Menurut Pramono, dua JPO yang rusak cukup parah terletak di kawasan Senen dan Polda Metro Jaya. Selain itu, puluhan kamera pengawas (CCTV), serta 18 titik lampu lalu lintas juga ikut terdampak. Sebagian besar kerusakan sudah diperbaiki, kecuali satu titik di kawasan Slipi yang masih dalam proses penanganan.

“Perbaikan terus dikejar. Kami tidak ingin aktivitas masyarakat terganggu lebih lama dari yang seharusnya,”  katanya.

Pemprov DKI Jakarta juga menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendukung percepatan perbaikan infrastruktur.  Pramono telah berkomunikasi langsung dengan pejabat pusat untuk mendapatkan dukungan, terutama dalam revitalisasi dua JPO yang rusak berat.

Sedangkan desain ulang JPO akan disesuaikan dengan standar kenyamanan dan aksesibilitas terkini, termasuk penyediaan lift dan fasilitas ramah disabilitas. Nilai anggaran yang disiapkan untuk revitalisasi kedua JPO tersebut mencapai Rp19 miliar.

Ia memastikan kondisi Jakarta kembali normal usai aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa hari belakangan. Ini ditunjukkan dengan pulihnya kembali berbagai aktivitas di Jakarta.

"Saya juga ingin menunjukkan kepada publik bahwa Jakarta sekarang sudah normal kembali. Ini yang menjadi penting," katanya.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan sedangkan menelusuri sosok aktor dan donatur yang diduga berada di balik aksi demonstrasi berujung anarkistis beberapa waktu terakhir.

Ia menjelaskan, proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dengan bukti-bukti yang ada, termasuk menelusuri pihak-pihak yang menjadi aktor intelektual maupun yang membiayai aksi kerusuhan tersebut.

"Tentunya Polri akan bertindak berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan. Kita akan mengusut secara tuntas, mulai dari pelaku di lapangan, aktor yang menggerakkan, hingga pihak-pihak yang membiayai kerusuhan," kata Sigit.

Polisi telah menangkap perusuh yang jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah. “Beberapa sudah ditangkap, dan perkembangannya akan kami sampaikan secara resmi pada waktunya,"  ujar Sigit, Selasa 2 September 2025 lalu.

 

Pengakuan Mutlak Kedaulatan Palestina

SinPo.id -  Voting Majelis Umum PBB lewat rapat keputusan resolusi konflik antara Israel dan Palestina, Jum’at, 12 September lalu menghasilkan putusan pengakuan kedaulatan Palestina.

Catatan resmi PBB menyebutkan 142 dari total 193 negara anggota mengakui Palestina sebagai negara yang diproklamasikan pada tahun 1988.  Voting yang tak melibatkan Hamas itu juga menunjukan terdapat 10 negara menolak resolusi serta 12 negara lainnya abstain.

Direktur PBB di International Crisis Group, Richard Gowan, dikutip dari AFP, Jumat 12 September 2025, mengatakan voting suara merupakan upaya Majelis Umum PBB mendukung Deklarasi New York pada Juli 2025. “Deklarasi yang mendesak Israel berkomitmen atas kemerdekaan dan keadulatan negara Palestina.” ujar Gowan.

Voting menghasilkan pengakuan negara-negara dunia terhadap Palestina itu mendahului KTT PBB diinisiasi Prancis dan Arab Saudi yang sedianya digelar pada 22 September di New York.  

Sebelumnya Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji secara resmi mengakui negara Palestina dalam forum itu.  "Sekarang, setidaknya negara-negara yang mendukung Palestina dapat membantah tuduhan Israel bahwa mereka secara implisit membenarkan Hamas," ujar Macron .

Tercatat deklarasi New York mencakup pembahasan tentang pengerahan misi stabilisasi internasional sementara ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB. Tujuannya mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

Selain mendukung pengakuan atas negara Palestina yang merdeka, suara mayoritas Majelis Umum PBB juga memproyeksikan solusi dua negara antara Palestina dan Israel.

Sedangkan deklarasi new York mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, sekaligus menekan Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza, membebaskan semua sandera, dan menyerahkan senjata kepada Otoritas Palestina.

"Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina," tulis deklarasi tersebut.

Resolusi juga atas pengakuan negara Palestina juga mengecam serangan Israel atas warga sipil dan infrastruktur sipil di Gaza. Termasuk mengecam pengepungan yang menyebabkan kelaparan dan bencana kemanusiaan serta krisis perlindungan. Sikap mayoritas negara-negara PBB itu muncul terkait operasi militer di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 64 ribu warga Palestina sejak 7 Oktober 2023.

Mendorong Masa Transisi Palestina

Resolusi itu berisikan sejumlah poin usulan atas agresi Israel terhadap Gaza yang sudah berjalan nyaris dua tahun hingga krisis kemanusiaan di Palestina akibat serangan tersebut.

Selain mendukung pengakuan Palestina sebagai negara merdeka serta proyeksi Solusi Dua Negara dengan Israel, mayoritas negara anggota di Majelis Umum PBB juga mengakui Otoritas Palestina (PA) yang memerintah dan mengendalikan seluruh wilayah Palestina. Hal itu harus dicapai dengan Hamas yang menyerahkan senjata dan kuasanya kepada PA.

Majelis Umum PBB juga mengusulkan pembentukan komite administratif transisi segera setelah gencatan senjata di Gaza serta menyarankan penempatan misi yang didukung PBB untuk melindungi warga sipil Palestina dan memberikan jaminan keamanan bagi warga Palestina dan Israel. Langkah itu sebagai dukungan transisi pemerintahan yang damai kepada PA, serta memantau gencatan senjata dan perjanjian perdamaian di masa depan.