Zelenskyy Buka Opsi Referendum Perdamaian Ukraina, Tegaskan Jaminan Keamanan Jadi Syarat Mutlak

SinPo.id -  Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan sejumlah poin dalam rencana perdamaian yang dimediasi Amerika Serikat terlalu sensitif untuk diputuskan oleh satu orang, termasuk dirinya. Karena itu, keputusan akhir harus dikembalikan kepada rakyat Ukraina melalui mekanisme referendum nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Zelenskyy pada 26 Desember dalam konferensi pers daring menjelang pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhir pekan ini. Ia menegaskan, dorongan untuk mengangkat isu pemilu dan referendum justru datang dari pihak Amerika Serikat.

Namun, Zelenskyy menetapkan satu syarat mutlak sebelum referendum atau pemilu digelar, yakni jaminan keamanan. Menurutnya, mitra Barat harus mampu memaksa Rusia atau bernegosiasi dengan Moskow untuk memastikan kondisi aman sebelum rakyat Ukraina memberikan suara.

“Ada cukup kekuatan dari mitra kami untuk menjamin keamanan. Tanpa itu, mustahil menggelar pemilu atau referendum yang sah,” kata Zelenskyy.

Dalam kerangka rencana perdamaian 20 poin yang baru ia umumkan, setidaknya terdapat tiga isu krusial yang berpotensi memicu referendum nasional. Pertama adalah pengaturan wilayah timur Ukraina. Poin 14 rencana tersebut membahas masa depan wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson yang sebagian masih diduduki Rusia. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembentukan zona ekonomi bebas atau wilayah demiliterisasi, di mana pasukan Ukraina harus menarik diri dari beberapa area yang saat ini masih dikuasai, termasuk kota Kramatorsk dan Sloviansk.

Zelenskyy menegaskan langkah tersebut tidak bisa diambil tanpa persetujuan rakyat. Ia menyebut, hanya referendum yang dapat menentukan apakah masyarakat menerima opsi tersebut. Dalam draf rencana, pembentukan zona semacam itu secara eksplisit disebut membutuhkan persetujuan parlemen atau referendum.

Isu kedua adalah perjanjian perdamaian itu sendiri. Zelenskyy menyatakan seluruh kesepakatan damai bisa saja diajukan ke parlemen untuk diratifikasi atau langsung diputuskan melalui referendum nasional dengan skema “ya” atau “tidak”. Menurutnya, setelah hampir empat tahun perang dan ratusan ribu korban, tidak ada politisi yang memiliki mandat moral untuk menerima kompromi besar terkait wilayah atau kedaulatan tanpa persetujuan rakyat.

Isu ketiga menyangkut keanggotaan NATO. Meski versi terbaru rencana perdamaian tidak lagi memuat larangan konstitusional bagi Ukraina untuk bergabung dengan NATO, topik ini tetap sensitif. Zelenskyy menegaskan pilihan Ukraina sudah jelas, namun jika dalam negosiasi mendatang muncul upaya menutup pintu NATO secara permanen—seperti yang diinginkan Rusia—maka perubahan konstitusi tersebut wajib diputuskan lewat referendum sesuai hukum Ukraina.

Zelenskyy juga menjelaskan alasan mengapa jaminan keamanan harus mendahului referendum. Ia menilai, referendum membutuhkan setidaknya 60 hari gencatan senjata yang nyata. Tanpa itu, pemungutan suara tidak mungkin berlangsung adil, terutama karena warga di wilayah pendudukan Rusia tidak dapat memilih secara bebas.

Isu referendum ini semakin terkait dengan wacana pemilu nasional. Konstitusi Ukraina melarang pemilu digelar selama status darurat militer. Meski demikian, parlemen Ukraina telah membentuk kelompok kerja pada 22 Desember untuk mengkaji kemungkinan perubahan aturan, menyusul tekanan dari Presiden Trump agar Ukraina segera menggelar pemilu.

Zelenskyy membuka kemungkinan pemilu dan referendum perdamaian digelar bersamaan setelah kesepakatan ditandatangani. Namun ia juga mengakui tantangan besar pemungutan suara di masa perang, mulai dari lebih dari 800 ribu tentara yang berada di garis depan, jutaan warga yang mengungsi, hingga sekitar 20 persen wilayah Ukraina yang masih diduduki Rusia. Sebuah jajak pendapat pada Desember menunjukkan 57 persen warga Ukraina percaya pemilu hanya bisa dilakukan setelah perdamaian final tercapai.

Akhir pekan ini, Zelenskyy dijadwalkan bertemu Presiden Donald Trump di Florida untuk membahas kesepakatan damai yang ia klaim sudah 90 persen rampung. Pertemuan tersebut akan fokus pada jaminan keamanan, pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia, serta status wilayah Donbas.

Zelenskyy menyebut rencana 20 poin itu akan menjadi kesepakatan empat pihak yang melibatkan Ukraina, Amerika Serikat, Rusia, dan Eropa. Sejumlah pemimpin Eropa juga disebut berpotensi bergabung secara daring. Meski Moskow belum memberikan respons resmi, Rusia dikabarkan tengah mempelajari proposal tersebut.

Dengan membuka opsi referendum, Zelenskyy dinilai berupaya meredam tekanan Washington sekaligus menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai masa depan Ukraina tetap berada di tangan rakyatnya.