Libur Nataru, Bapanas Percepat Bantuan dan Intervensi Harga Pangan di Sumatra
SinPo.id - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan mempercepat penyaluran bantuan pangan dan penguatan intervensi pemerintah di wilayah bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Berbagai skema bantuan terus dioptimalkan, mulai dari bantuan pangan reguler hingga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog.
"Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak bencana tetap memperoleh akses pangan yang cukup, sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, dalam keterangannya, Jumat, 26 Desember 2025.
Ketut menyampaikan, percepatan penyaluran bantuan pangan untuk daerah bencana maupun non-bencana, supaya kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dalam waktu sesingkat-singkatnya, khususnya pada momentum Nataru.
"Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi perhatian serius pemerintah. Di saat bersamaan, kita memasuki periode Nataru yang identik dengan peningkatan konsumsi. Karena itu, bantuan pangan harus bergerak cepat dan tepat sasaran," ujarnya.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga melakukan intervensi pasar secara dinamis guna menjaga stabilitas harga komoditas strategis berupa operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh daerah. Pengaturan pasokan dilakukan pada sejumlah komoditas, termasuk cabai dan pangan pokok lainnya, agar harga tetap wajar bagi konsumen tanpa merugikan petani.
Sepanjang Desember 2025, GPM telah dilaksanakan sebanyak 548 kali yang tersebar di 21 provinsi dan 118 kabupaten/kota, melibatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari pengendalian inflasi pangan dan perlindungan daya beli masyarakat. Dengan itu, total GPM yang telah terlaksana sejak awal 2025 telah mencapai 11.906 kali yang tersebar di 37 provinsi dan 378 kabupaten/kota.
Bagi Ketut, seluruh langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan di wilayah terdampak bencana, sekaligus menjaga ketenangan publik selama perayaan hari besar keagamaan.
"Pemerintah berkomitmen penuh menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pada periode Nataru 2025. Konsumen harus terlindungi, petani tetap memperoleh harga yang adil, dan masyarakat terdampak bencana tidak boleh kekurangan pangan," tegasnya.
Lebih lanjut, Ketut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan berbelanja secara bijak. Karena pasokan pangan pokok nasional, khususnya beras, berada pada level yang aman.
"Bapanas memastikan akan terus memantau perkembangan di lapangan serta memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Perum Bulog, dan pelaku usaha pangan untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga terjangkau di seluruh wilayah," tukasnya.
