BPIP Minta Kepala Daerah Tak Diskriminasi Penegakkan Disiplin Prokes
sinpo, JAKARTA - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo megingatkan peran penting kepala daerah dalam mendorong dan merealisasikan visi dalam penyelesaian masalah pandemi COVID-19.
Kepala daerah, kata dia, diharapkan mampu menegakkan protokol kesehatan dan tidak boleh membeda-bedakan orang dalam penerapan protokol kesehatan.
Hal ini disampaikannya, menyikapi polemik acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang mengundang kerumunan massa di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.
"Kewajiban kepala daerah untuk menegakkan aturan protokol kesehatan dengan konsisten dan tidak diskriminasi dalam penegakan hukum," ujarnya, Rabu (18/11/2020).
Ia menambahkan, jika kepala daerah tidak tegas dan cenderung mengabaikan penegakan protokol kesehatan, maka berakibat buruk bagi publik.
"Publik akan ikut mengabaikan protokol kesehatan," ucap pria yang akrab disapa Romo Benny ini.
Selian itu, menurutnya perlu keteladanan para kepala daerah dalam menegakkan aturan main yang konsisten dan berpihak bagi kepentingan publik.
Dirinya juga menegaskan, bila kebijakan kepala daerah tidak konsisten dalam menegakkan aturan protokol kesehatan, keadaban publik sulit ditegakkan.
"Kebersamaan dalam visi yang sama ini, tidak mungkin terjadi tanpa adanya keutamaan moral," tegas pria kelahiran Malang ini.
Benny menyebut kebersamaan dalam visi bersama, hanya bisa digerakkan bila ada keutamaan moral dan keteladanan para tokoh.
"Gerakan bisa berhasil bila elementer pemerintah, komunitas bisnis dan warga bersatu padu dalam visi bersama,” ungkapnya.
Menurutnya, inilah saat yang tepat bagi bangsa untuk keluar dari lingkaran egoisme yang mengutamakan kepentingan sendiri dan kepentingan jangka pendek.
“Saat bangsa ini keluar dari lingkaran keperdulian mementingkan egoisme dan kepentingan jangka pendek,” ucap pria yang juga dikenal sebagai pastor ini.
Ke depan, ia mengharapkan agar aktualisasi keutamaan hidup berbangsa dan bernegara dapat terwujud dengan baik.
“Demi negara dan bangsa, mari kita wujudkan aktualisasi keutamaan hidup berbangsa dan bernegara menjadi hukum tertinggi demi keselamatan warga negara,” tandasnya.
