Ketua Komisi X DPR Soroti Fenomena Paradoks yang Terjadi di Sejumlah PTN
SinPo.id - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meyoroti fenomena paradoks yang terjadi di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Pasalnya, tak sedikit PTN yang terjebak pada logika kuantitas alih-alih penguatan kualitas dan keunggulan akademik.
“Pertumbuhan jumlah mahasiswa, program studi, dan penerimaan yang masif tidak selalu diiringi peningkatan mutu pendidikan dan riset,” kata Hetifah, dalam keterangan persnya, Kamis, 18 Desember 2025.
Terlebih dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah PTN hanya berlomba meningkatkan jumlah mahasiswa hingga puluhan ribu per tahun. Namun, hal itu berdampak pada penurunan mutu, tertinggalnya riset dan inovasi, memburuknya rasio dosen–mahasiswa, membengkaknya ukuran kelas, serta menurunnya kualitas proses pembelajaran.
Ia menilai, kondisi tersebut tidak hanya melemahkan tradisi akademik dan daya saing bangsa, tetapi juga berdampak pada ekosistem pendidikan tinggi secara keseluruhan.
“Perguruan tinggi negeri kita semakin besar secara ukuran, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas," ungkapnya.
"Ada kecenderungan universitas bergeser menjadi pendidikan massal, mencetak gelar sebanyak-banyaknya, namun belum optimal menjadi pusat keunggulan intelektual dan pengembangan ilmu pengetahuan,” kata Hetifah menambahkan.
Kondisi tersebut juga turut menciptakan persaingan yang kurang sehat dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), terutama karena PTN, khususnya PTN Badan Hukum (PTN-BH), memiliki keleluasaan dan dukungan anggaran yang lebih besar.
Oleh sebab itu, pihaknya secara konsisten mendorong kebijakan afirmatif bagi PTS yang selama ini telah berkontribusi signifikan dalam memperluas akses pendidikan tinggi, khususnya di daerah, meskipun tanpa dukungan APBN yang memadai.
Selain itu, kata Hetifah, PTS merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem pendidikan tinggi nasional, namun masih menghadapi ketimpangan serius dalam aspek pendanaan, kebijakan, dan keberlanjutan institusi.
Sehingg pihaknya menegaskan akan terus memperjuangkan pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) bagi PTS, yang selama ini hanya dinikmati PTN melalui BOPTN, yang diharapkan dapat meringankan beban operasional kampus swasta serta biaya pendidikan mahasiswa.
“BOPT untuk semua PT merupakan ikhtiar untuk memastikan PTS juga mendapatkan jaminan negara, sehingga akses dan keberlanjutan pendidikan tinggi tetap terjaga,” tandasnya.
