Legislator DKI Nilai Pemprov Belum Mampu Penuhi Hunian Layak untuk Warga
SinPo.id - Anggota DPRD DKI, Bun Joi Phiau menilai Pemerintah Provinsi Jakarta belum mampu memenuhi kebutuhan dasar warga akan hunian layak, sementara kekurangan rumah di ibu kota semakin menganga.
Bun Joi mengingatkan, backlog perumahan Jakarta telah mencapai 1,38 juta unit, merujuk data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik. Kondisi itu, kata dia, menandakan bahwa strategi pemerintah dalam menyediakan rumah masih jauh dari memadai.
“Jakarta masih kekurangan rumah untuk ditinggali oleh penduduknya,” ujar Bun Joi, Minggu, 7 Desember 2025.
Menurut dia, berkurangnya ketersediaan lahan membuat pembangunan ramah ruang tidak lagi bisa mengandalkan pola horizontal.
Bun Joi menuturkan, salah satu pendekatan yang dapat ditempuh ialah pembangunan hunian vertikal melalui skema Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV), yakni menggabungkan lahan milik warga di kawasan padat untuk kemudian dibangun rumah susun yang dapat dihuni kembali oleh pemilik lahan maupun warga lain yang membutuhkan.
“Di kawasan padat penduduk, tanah para warga disatukan untuk membangun hunian vertikal bagi mereka dan bisa menampung warga lainnya yang ingin pindah ke sana,” tuturnya.
Kendati demikian, Bun Joi menilai masalah perumahan tidak berhenti pada soal ketersediaan unit. Dia menyoroti persoalan hunian tidak layak yang masih dialami banyak warga Jakarta.
"Program bedah rumah, yang semestinya menjadi solusi cepat untuk meningkatkan kualitas permukiman, justru mandek karena keterbatasan anggaran," kata Bun Joi.
“Pemprov DKI harus bisa mewujudkan hunian layak bagi warganya. Masalahnya, kita bahkan tidak punya anggaran untuk melakukan bedah rumah. Kondisi ini sangatlah memprihatinkan,” sambungnya.
Dia pun mendesak Pemprov DKI menata ulang prioritas anggaran sekaligus mempercepat kebijakan pembangunan vertikal sebagai jalan keluar realistis di kota dengan kepadatan pertumbuhan penduduk seperti Jakarta.
