Pemerintah Dorong Solidaritas Nasional untuk Bantu Daerah Terdampak Bencana
SinPo.id - Pemerintah menegaskan pentingnya solidaritas nasional untuk mempercepat penanganan daerah terdampak bencana di wilayah Sumatra. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangan persnya di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 3 Desember 2025.
"Mengenai tiga kepala daerah yang menyatakan menyerah, bukan menyerah total, bukan. Mereka tetap bekerja semampu mereka, tapi ada yang mereka nggak mampu. Tolong bagi Bapak, Ibu, yang ngikutin betul ke lapangan, contoh misalnya Aceh Tengah, terkunci. Jalan semua terkunci, karena longsor, ada jembatan putus, dari utara, dari Lhokseumawe putus, dari selatan juga putus. Mereka tetap bekerja cuma dengan kemampuan yang ada," tutur Tito.
Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan dukungan penuh sejak hari pertama, terutama terkait kebutuhan alat berat dan suplai tambahan yang tidak dapat dipenuhi pemerintah daerah.
“Jalan-jalan yang putus tadi kan, ada longsor, perlu alat berat. Dia nggak punya kemampuan, di situ yang mereka minta itu. Dan dari pemerintah pusat, mau nyerah, mau nggak, kita menilai sendiri kita akan dukung dari hari pertama sepenuhnya," ucap Mendagri.
Mendagri juga menyoroti menipisnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di banyak daerah menjelang akhir tahun, sehingga Kemendagri menerbitkan Surat Edaran pada 1 Desember 2025 untuk memperkuat mekanisme gotong royong antarwilayah dalam kondisi darurat. Pemerintah mendorong daerah yang memiliki kekuatan fiskal lebih untuk membantu wilayah terdampak.
"Saya tahu Ibu Khofifah sudah langsung berangkat ke Sumut, ke Medan. Dan kemudian 2 hari lalu, dia memberikan bantuan dalam bentuk barang. Kemudian yang di Gubernur Bengkulu juga sudah melalui Baznas-nya, itu 3 miliar sudah diberikan kepada daerah terdampak. Sulawesi Selatan, 1,5 miliar, terima kasih. Kaltara, 1 miliar. Saya membayangkan bahwa kita ada 552 provinsi kabupaten-kota. Kalau bisa tolong saling solidaritas, ini akan sangat bisa meringankan," ujar Mendagri.
Mendagri menuturkan bahwa Surat Edaran tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan hibah langsung kepada daerah yang membutuhkan, sehingga kerja sama dan solidaritas dapat berlangsung lebih cepat.
“Itu jadi payung hukum. Bagi rekan-rekan, kepada daerah, untuk bisa menghibahkan langsung. Mentransfer langsung, hibah. Dengan dasar Surat Edaran itu. Jadi saya mau momentum ini, saya mohon kepada rekan-rekan, kepada daerah, saling kita solidarisme satu sama lain," tegasnya.
Lebih lanjut, Mendagri juga menyampaikan hasil rapat koordinasi nasional yang digelar pada 1 Desember 2025 bersama kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi potensi bencana serta dinamika menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pemerintah memastikan seluruh pimpinan daerah untuk segera melakukan konsolidasi dan pemetaan persoalan, termasuk penanganan bencana di wilayah masing-masing.
“Ada unsur di situ selain potensi bencana, kemudian transportasi, keamanan, kemudian juga _demand_ terhadap pangan akan tinggi. Selain mobilitas masyarakat untuk berlibur atau merayakan Natal dan Tahun Baru. Dengan seluruh Forkopimda. Jadi saya mohon kepada rekan-rekan jajaran Forkopimda, mohonlah untuk segera melakukan konsolidasi," ujar Tito.
