Harap Pemerintah Status Bencana Nasional, Legislator: Situasi Benar-benar Darurat
SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan berharap pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional, mengingat banjir dan longsor besar yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, telah menelan banyak korban.
Terlebih, skala kerusakan yang terjadi sudah jauh melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya secara mandiri. Bahkan banyak kawasan terisolasi karena akses jalan utama putus total akibat longsor.
Kemudian, ribuan pengungsi dilaporkan mengalami kekurangan pasokan makanan, dan beberapa titik pengungsian mulai menghadapi situasi kelaparan akibat logistik tidak dapat menembus wilayah terisolasi, karena terhambatnya mobilisasi bantuan.
“Situasi di lapangan benar-benar darurat. Banyak wilayah terisolasi dan bantuan tidak bisa masuk dengan cepat. Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan perlu penanganan nasional,” kata Cindy, dalam keterangan persnya, Jumat, 28 November 2025.
Selain itu, pemadaman listrik di sejumlah daerah, serta terputusnya komunikasi, membuat komunikasi darurat dan koordinasi penyelamatan terganggu. Sehingga pendataan korban dan penyaluran bantuan oleh tim relawan maupun aparat setempat ikut terhambat.
Oleh sebab itu, Cindy menegaskan bahwa tanpa langkah sigap dari pemerintah pusat, dampak bencana berpotensi semakin meluas, dan pihaknya mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional agar seluruh sumber daya negara bisa dikerahkan.
"Ini penting untuk mempercepat pemulihan, membuka akses jalan, memastikan logistik masuk, dan memulihkan listrik serta komunikasi,” tegasnya.
Pihaknya juga menyerukan percepatan pengiriman logistik darurat, alat berat, tenaga kesehatan, dan tim SAR ke wilayah yang masih terisolasi. Di samping itu, pemerintah juga harus mengambil langkah strategis demi keselamatan warga serta percepatan pemulihan di seluruh wilayah terdampak.
“Masyarakat di Sumbar, Sumut, dan Aceh butuh kehadiran negara saat ini juga. Situasinya sangat mendesak dan tidak boleh ditunda lagi,” kata wakil rakyat dari Dapil Sumbar II tersebut.
