Ulama PBNU Sepakat Tak Ada Pemakzulan terhadap Gus Yahya
SinPo.id - Katib Aam PBNU KH Said Asrori mengatakan, para kiai sepakat bahwa Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya akan menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa jabatan sebagai Ketua Umum PBNU. Jadi, para ulama menolak pemakzulan terhadap Gus Yahya.
Hal ini sebagai respons terhadap risalah rapat harian Syuriyah yang memuat desakan agar Gus Yahya mundur atau diberhentikan dari jabatannya. Dokumen itu merupakan hasil pertemuan tertutup pengurus harian Syuriyah PBNU di Hotel Aston City Jakarta pada Kamis, 20 November 2025, yang ditandatangani Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.
"Pertama, para ulama sepakat bahwa kepengurusan PBNU harus berjalan sampai akhir masa jabatan, yakni satu tahun lagi," kata Kiai Said usai silaturahmi Alim Ulama di Gedung PBNU, Jakarta, Minggu, 23 November 2025.
Kiai Said menegaskan, para ulama juga sepakat, tidak ada pengunduran diri terhadap siapa pun, baik Rais Aam, ketua imum, maupun pengurus PBNU lainnya. Artinya, kepengurusan PBNU dibawah kepemimpinan Gus Yahya tetap dijalankan sampai pelaksanaan Muktamar NU ke-35 yang dijadwalkan digelar di Surabaya, pada 2026.
"Semua sepakat, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri. Kepengurusan harus sempurna sampai Muktamar yang akan datang," ucapnya.
Selain itu, para alim sepakat sepakat agar ada silaturahim yang lebih besar lagi jajaran PBNU dengan melibatkan lebih banyak ulama, terutama kiai sepuh. Pertemuan ini diharapkan menjadi ruang islah dan rekonsiliasi atas polemik yang telah menjadi perhatian publik.
"Semua sepakat bahwa ada masalah, tetapi semuanya ingin diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Ini poin pertama," ujar Kiai Said.
Kiai Said menyampaikan, para ulama berharap jajaran PBNU melakukan tafakur demi kebaikan bersama, baik bagi masyarakat, warga NU, maupun untuk Indonesia.
"Bersama-sama bertafakur, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita. Itu yang paling pokok," ucapnya.
Ia kembali menekankan tidak ada pemakzulan terhadap Ketum PBNU Gus Yahya. "Kalau ada pergantian, itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar Nahdlatul Ulama. Dan itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan," tukasnya.
