DPRD DKI Siap Kawal Implementasi Satu Data Jakarta Agar Tidak Sekadar Seremoni
SinPo.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Portal Satu Data Jakarta pada Selasa, 11 November 2025. Dia menilai kebijakan itu sebagai tonggak penting menuju tata kelola pemerintahan modern yang berbasis bukti dan data terverifikasi.
“Peluncuran Satu Data Jakarta menunjukkan keseriusan pemerintah membangun sistem yang tidak lagi bergantung pada perkiraan, tetapi berdiri di atas data yang nyata dan bisa diuji, Dalam tata kelola modern, data adalah fondasi keputusan, bukan pelengkap laporan," kata Mujiyono, Selasa, 11.November 2025.
Menurut Mujiyono, perbedaan data antarinstansi selama ini sering menimbulkan persoalan dalam penyaluran bantuan. Dia mencontohkan, penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Dinas Pendidikan belum tentu tercatat sebagai keluarga miskin di Dinas Sosial. Akibatnya, masih ada anak dari keluarga rentan yang belum tersentuh bantuan.
“Dengan Satu Data Jakarta, masalah ini bisa diakhiri. Bantuan pendidikan akan langsung mengacu pada profil sosial ekonomi warga yang terverifikasi lintas dinas,” tuturnya.
Dia juga menyoroti temuan data ganda dan tidak mutakhir dalam program bantuan lansia serta subsidi pekerja. Beberapa penerima bantuan yang sudah meninggal masih tercatat aktif, sementara lansia baru yang rentan belum masuk daftar.
“Begitu juga pekerja informal seperti ojek daring, buruh lepas, dan pedagang kecil yang sering terlewat karena datanya tersebar di berbagai instansi. Integrasi data akan memastikan bantuan sosial dan subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak,” ujar Mujiyono.
Dia menyampaikan, kebijakan berbasis data tunggal juga akan membuat subsidi transportasi, seperti JakLingko dan Kartu Pekerja Jakarta, lebih tepat sasaran.
“Dengan data tunggal, Pemprov bisa menghitung secara akurat siapa saja warga berpenghasilan rendah yang bergantung pada transportasi umum setiap hari,” ujarnya.
“Kebijakan subsidi tidak lagi bersifat merata, tetapi diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan," sambungnya.
Selain sektor sosial, lanjutnya integrasi data juga dinilai akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan pendidikan dan infrastruktur secara lebih presisi.
“Melalui basis data tunggal, Pemprov DKI dapat melihat keterkaitan antara kepadatan penduduk, akses pendidikan, kondisi hunian, dan daya dukung lingkungan,” kata Mujiyono.
Mujiyono menegaskan DPRD akan mengawal implementasi Satu Data Jakarta agar tidak berhenti pada tahap peluncuran.
“Kami ingin memastikan sistem ini benar-benar hidup, datanya terus diperbarui, bisa diakses publik, dan menjadi dasar setiap keputusan—mulai dari pendidikan, bantuan sosial, hingga penataan kampung,” tandasnya.
