Menkopolhukam Harus Evaluasi Pendekatan Keamanan dan Politik di Papua:

SinPo.id -  Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, menilai sudah saatnya pemerintah pusat, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan dan politik di Papua.

Ia menegaskan, Papua bukan sekadar wilayah administratif dalam bingkai NKRI, tetapi ruang hidup masyarakat adat yang memiliki sejarah, budaya, dan aspirasi unik yang kerap diabaikan oleh kebijakan nasional.

“Pendekatan negara terhadap Papua masih terlalu kaku, dominan militeristik, dan minim sentuhan kemanusiaan,” ujar Agustinus dalam pernyataan resminya, Sabtu 2 November 2025

Dari Soft Diplomacy ke Pendekatan Ekonomi

Agustinus menyoroti bahwa setiap pemerintahan memiliki gaya berbeda dalam menangani isu Papua.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menurutnya, pemerintah menerapkan soft diplomacy dengan mengedepankan dialog terbuka dan komunikasi konstruktif.

Sementara di masa Presiden Joko Widodo, muncul konsep Pendekatan Kebudayaan melalui pembangunan infrastruktur dan pengakuan identitas budaya Papua.

Namun, di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Agustinus menilai yang lebih menonjol justru pendekatan ekonomi melalui program investasi, penyediaan makan bergizi, dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Bagaimana dengan pendekatan keamanan? Apakah Papua hanya dilihat sebagai objek pembangunan ekonomi tanpa mendengar denyut nadi masyarakatnya?” ujarnya mempertanyakan.

“Keamanan Tanpa Komunikasi Adalah Kekerasan Terselubung”

Agustinus juga menyoroti kurangnya komunikasi publik pemerintah dalam merespons situasi di Papua. Ia menilai, ketidakhadiran narasi negara di tengah keresahan masyarakat menciptakan jarak antara pemerintah dan rakyat Papua.

“Belakangan ini kita menyaksikan berbagai kejadian yang menimbulkan keresahan, tetapi tidak ada penjelasan resmi yang menenangkan. Rakyat Papua berhak merasa aman dan nyaman di tanahnya sendiri,” tegasnya.

Agustinus menyerukan agar Presiden Prabowo mendapatkan laporan yang jujur dan utuh dari para pembantunya, terutama Menkopolhukam, agar kebijakan keamanan di Papua tidak keliru arah.

Papua Butuh Negara yang Mendengar

Lebih lanjut, Agustinus menekankan bahwa Papua tidak membutuhkan pendekatan militeristik, melainkan negara yang mau mendengar dengan empati. Ia mengusulkan empat langkah konkret evaluasi kebijakan:

Audit kebijakan keamanan untuk memastikan kehadiran aparat benar-benar menciptakan rasa aman, bukan trauma.

Transparansi komunikasi publik, agar masyarakat memahami langkah-langkah yang diambil pemerintah.

Dialog inklusif yang melibatkan tokoh lokal, gereja, akademisi, dan masyarakat sipil.

Reformasi pendekatan politik yang mengakui martabat dan hak masyarakat adat Papua.

Presiden Harus Mendengar Suara dari Timur

Agustinus menutup pernyataannya dengan ajakan moral kepada Presiden Prabowo agar lebih peka terhadap suara rakyat Papua.

“Saya percaya Presiden Prabowo memiliki hati yang mengasihi rakyat Papua. Namun, cinta tanpa tindakan adalah ilusi. Negara harus hadir bukan hanya dengan proyek, tetapi dengan empati; bukan hanya dengan anggaran, tetapi dengan keadilan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Papua bukan sekadar wilayah, melainkan jiwa yang merindukan keadilan dan kedamaian.