Kemendagri Gelar Rakor Nasional Sinkronisasi Program Pusat-Daerah di IPDN Jatinangor, Fokus Hadapi Tekanan Fiskal 2026
SinPo.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah, yang mempertemukan seluruh sekretaris daerah (sekda) dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.
Rakor tersebut akan berlangsung selama empat hari, pada 26–29 Oktober 2025, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan, kegiatan ini dirancang sebagai ruang dialog interaktif antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah untuk menyatukan langkah pembangunan nasional dan daerah.
“Supaya program dan kegiatan di daerah dan pusat bisa selaras. Oleh karena itu, Sekda dan Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga di Rakor ini,” kata Benni di Jakarta, Jumat 25 Oktober 2025.
Sinkronisasi Anggaran, Waktu, dan Target Pembangunan
Benni menegaskan, sinkronisasi program tidak hanya mencakup aspek anggaran, tetapi juga waktu, target, dan kualitas pelaksanaan. Melalui forum ini, Kemendagri ingin memastikan agar perencanaan daerah dapat mendukung program strategis nasional, seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, serta pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.
Selain itu, forum ini menjadi ajang bagi para Sekda dan Kepala Bappeda untuk menyampaikan langsung tantangan di lapangan, terutama yang berkaitan dengan efisiensi fiskal dan kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
“Kami berharap para Sekda dan Kepala Bappeda bisa menyampaikan sebanyak mungkin kebutuhan daerah. Kami ingin tahu program apa yang akan dijalankan dan bagaimana bisa diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” ujar Benni.
Menurutnya, Rakor ini menjadi langkah strategis untuk memastikan agar tidak ada program pembangunan yang terhambat akibat keterbatasan fiskal atau ketidaksinkronan perencanaan antarlevel pemerintahan.
BRIN: Momentum Penting Perkuat Sinergi Fiskal 2026
Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Hadi Supratikta, menilai Rakor ini merupakan langkah strategis Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam menjawab tantangan efisiensi fiskal 2026 yang dihadapi pemerintah daerah.
“Sinergi antara Sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal,” kata Hadi.
Ia menambahkan, Mendagri perlu memastikan setiap daerah memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, serta memperkuat ekosistem investasi daerah untuk menopang pertumbuhan ekonomi lokal.
“Rakor ini momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dari pusat ke daerah, termasuk dampaknya terhadap otonomi daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hadi menekankan bahwa forum ini menjadi momen krusial untuk memperkuat sinergi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, demi menghasilkan solusi konkret atas persoalan fiskal tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
“Rakor Sekda dan Bappeda ini jangan disia-siakan. Ini momen penting untuk menjembatani aspirasi Pemda dengan kebijakan fiskal di pusat. Sinergi vertikal ini kunci agar tekanan fiskal 2026 bisa dimitigasi bersama,” tegas Hadi.
