Legislator DKI Soroti Dana Rp14,6 Triliun Milik Pemprov Mengendap di Bank
SinPo.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyoroti pengendapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp14,6 triliun di perbankan. Dia menilai kebijakan itu berpotensi menghambat perputaran ekonomi di ibu kota.
“Uang publik seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan tidur di deposito. Sejak 2020 saya sudah ingatkan agar pemerintah tidak terlalu nyaman menaruh dana daerah di bank,” ujar Lukmanul di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.
Menurut Lukmanul, dana sebesar itu seharusnya bisa segera dialokasikan untuk proyek pembangunan atau program sosial, bukan disimpan dalam bentuk deposito.
“Kita bicara uang rakyat. Kalau mengendap sampai belasan triliun, itu artinya ada masalah perencanaan atau realisasi anggaran yang tidak jalan,” tutur dia.
Dia juga menilai, penempatan dana besar di perbankan tanpa penjelasan yang jelas berpotensi menimbulkan kecurigaan publik.
“Kalau ini murni alasan teknis, sampaikan terbuka. Tapi kalau ada motif lain di luar kepentingan publik, itu harus diusut,” kata Lukmanul.
Lebih lanjut, Lukmanul juga menyoroti potensi hubungan tidak sehat antara pejabat pengelola keuangan daerah dan pihak perbankan.
“Kita harus tahu, apakah penempatan dana ini hasil keputusan administratif atau ada dorongan kepentingan tertentu,” ucap dia.
Dia pun mendesak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta untuk menjelaskan secara rinci sumber, bentuk, dan lokasi penempatan dana tersebut.
“Publik berhak tahu di bank mana uang itu disimpan, dalam bentuk apa, dan berapa bunga yang diterima. Transparansi adalah kunci kepercayaan publik,” imbuhnya.
Dia mengingatkan, penempatan dana besar di bank justru dapat memunculkan persepsi buruk terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah.
“Kalau uang daerah terlalu lama mengendap, itu seperti kehilangan denyut. Uang yang seharusnya memutar ekonomi malah membeku di deposito,” ujarnya.
Lukmanul pun meminta Gubernur DKI Jakarta untuk turun tangan memastikan penggunaan APBD tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi warga.
“Setiap rupiah dari APBD harus bergerak di lapangan. Kalau uangnya diam, rakyat juga tidak merasakan manfaatnya,” tandasnya.
