Legislator DKI Dukung Prioritas Anggaran KJP dan KJMU Kendati DBH Dipangkas
SinPo.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemprov jakarta yang tetap memprioritaskan anggaran untuk program-program pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta kebijakan pemutihan ijazah.
Menurutnya, kebijakan itu penting di tengah penyesuaian fiskal akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Francine menilai, langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tetap mempertahankan alokasi untuk sektor pendidikan merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
“Program seperti KJP dan KJMU tidak hanya membantu secara ekonomi, tapi juga membuka akses pendidikan yang lebih luas. Dalam kondisi fiskal yang tertekan, keputusan untuk mempertahankan itu menunjukkan komitmen sosial yang kuat,” kata Francine, Selasa, 14 Oktober 2025.
Dia menuturkan, kebijakan pemutihan ijazah juga merupakan langkah progresif yang relevan dengan kebutuhan warga, khususnya lulusan yang sempat tertahan karena persoalan administrasi.
“Bayangkan ada anak-anak Jakarta yang tidak bisa melanjutkan hidupnya hanya karena ijazahnya belum bisa diambil. Dengan kebijakan ini, mereka punya peluang lagi,” tutur dia.
Menurut Francine, DPRD akan terus mengawal agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan layanan publik yang bersifat esensial. Dia menyoroti perlunya perhatian terhadap sektor lain seperti transportasi dan kesehatan.
“Efisiensi jangan sampai jadi alasan untuk memangkas sektor strategis. Transportasi publik, misalnya, harus tetap dijaga kualitas dan keterjangkauannya,” tandasnya.
