Pimpinan MPR Ajak Pegiat Iklim dan Pemerintah Berkolaborasi dalam ICCF
SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak para pegiat iklim, pelaku usaha, hingga pengambil kebijakan, berkolaborasi dalam agenda Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 yang akan digelar pada 21-23 Oktober 2025.
Menurutnya, ajang ICCF menjadi titik temu antara berbagai pihak untuk merumuskan aksi terbaik dalam menghadapi krisis iklim. Dia menyatakan upaya untuk menghadapi krisis iklim harus menjadi prioritas nasional.
"Secara khusus acara pembukaan juga diadakan di Gedung Nusantara DPR/MPR sebagai simbol komitmen untuk terus memperjuangkan aksi iklim," kata Eddy dalam Focus Group Discussions (FGD) dengan tema Masukan dan Harapan Publik untuk RUU Pengelolaan Perubahan Iklim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.
Legislator dari Fraksi PAN itu menyatakan saat ini dampak perubahan iklim sudah dirasakan masyarakat, mulai dari kenaikan suhu, iklim yang tak bisa diprediksi, banjir di musim kemarau, hingga kenaikan level air laut yang bisa memengaruhi kehidupan semua orang.
Maka dari itu, Eddy mendorong keberadaan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dapat memperkuat kebijakan pengelolaan perubahan iklim terutama dalam aspek Policy Clarity, Policy Consistency dan Policy Coordination.
Dia mengatakan Undang-Undang tersebut bakal mengintegrasikan berbagai kebijakan di kementerian dan lembaga yang saat ini masih berjalan secara sektoral.
"Dan tujuannya adalah satu, masing-masing nanti kemudian memiliki misi dan tujuan untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan krisis iklim yang kita hadapi saat ini," katanya.
Di sisi lain, Eddy juga mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga khusus guna menangani masalah perubahan iklim. Menurut dia, lembaga itu pun harus langsung berada di bawah koordinasi Presiden.
"Bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga mampu untuk melakukan upaya integrasi yang memang sangat dibutuhkan. Bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain," kata dia.
