DPRD DKI: Jakarta Collaboration Fund Solusi Hadapi Pemangkasan DBH
SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi skema pembiayaan baru bernama Jakarta Collaboration Fund untuk menjaga kelangsungan program pembangunan di ibu kota.
Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat, yang berdampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyatakan, skema tersebut merupakan solusi kreatif dalam mengatasi tantangan fiskal yang sedang dihadapi.
“Dengan adanya pembatasan anggaran, kita harus mencari jalan lain supaya proyek pembangunan tidak terhenti. Ini langkah yang tepat agar roda ekonomi Jakarta tetap berputar tanpa hambatan,” ujar Basri, Kamis, 9 Oktober 2025.
Menurut Basri, kolaborasi dengan sektor swasta dan berbagai mitra strategis menjadi kunci agar defisit anggaran akibat pemangkasan DBH dapat teratasi.
“Kita targetkan agar APBD bisa tetap berputar di kisaran Rp95 triliun lewat kemitraan yang kita jalin. Dengan begitu, pembangunan di Jakarta tidak akan terhenti,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menekankan pentingnya dana transfer dari pusat untuk program penyerapan tenaga kerja.
“Pemprov sudah melakukan langkah cepat dengan membuka formasi PPSU yang menjadi salah satu solusi mengurangi pengangguran di ibu kota,” jelas Alia.
Alia juga menegaskan pentingnya menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dalam situasi sulit ini.
“ASN adalah tulang punggung pemerintahan. Mempertahankan hak mereka menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat,” tandasnya.
