Mendagri Tito Karnavian Tekankan Peran Pemda Dorong Produktivitas Nasional dan Pengendalian Inflasi
SinPo.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda)dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional. Menurutnya, sistem pemerintahan semi-desentralisasi yang dianut Indonesia memberikan kewenangan besar kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan konkuren.
“Kalau pusat saja yang bekerja tanpa didorong oleh mesin daerah yang juga bekerja penuh, hasilnya tidak akan maksimal,” ujar Tito saat menghadiri Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.
Tito menyampaikan bahwa dokumen tersebut akan menjadi acuan penting bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Ia juga mengapresiasi langkah Bappenas dalam menyusun cetak biru yang akan diikuti seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda di Indonesia.
“Bapak (Menteri PPN/Kepala Bappenas) sudah membuat suatu cetak biru yang akan diikuti oleh semua K/L, termasuk juga tentunya semua pemerintah daerah,” tuturnya.
Dorong Efisiensi dan Produktivitas Daerah
Mendagri mengungkapkan bahwa Kemendagri selama ini telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat produktivitas daerah, salah satunya dengan mendorong Pemda melakukan efisiensi dan optimalisasi belanja daerahagar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
Ia mencontohkan keberhasilan Kabupaten Lahat yang mampu menghemat anggaran dan mengalihkannya untuk pembangunan sistem irigasi pertanian. Langkah tersebut dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi lokal.
Fokus Pengendalian Inflasi Daerah
Selain efisiensi anggaran, Tito menegaskan bahwa pengendalian inflasi juga menjadi fokus utama pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres), Mendagri ditunjuk sebagai koordinator tim pengendali inflasi daerah, yang secara konsisten menggelar rapat mingguan bersama kementerian dan lembaga terkait.
“Kami lakukan rapat secara konsisten sudah hampir tiga tahun,” kata Tito.
Pemerintah menargetkan inflasi nasional berada di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen, yang dianggap ideal bagi produsen dan konsumen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, inflasi tahunan (September 2025 terhadap September 2024) tercatat sebesar 2,65 persen, atau masih dalam target pemerintah.
Digitalisasi dan E-Government Berbasis Data Kependudukan
Mendagri juga menekankan pentingnya digitalisasi pemerintahan sebagai fondasi penerapan e-government nasionalyang efisien dan terintegrasi. Ia menyebut data kependudukan dari Ditjen Dukcapil kini telah mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia dan siap dijadikan platform utama untuk sistem pemerintahan digital.
“Kami sudah siap kalau mau digabung menjadi platform utama untuk e-government,” tegas Tito.
Dalam acara tersebut turut hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Sekjen Asian Productivity Organization (APO) Indra Pradana Singawinata, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga lainnya.
